Wapres Sayangkan Percakapan Jokowi-Syafii Jadi Bagian Informasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai percakapan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Syafii Maarif hanya sebatas percakapan pribadi yang tidak layak dinilai sebagai suatu informasi resmi. Syafii yang juga bertindak sebagai ketua tim independen itu mengaku diberitahukan Presiden melalui telepon bahwa Presiden batal melantik Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

"Itu kan pembicaraan pribadi, tentu kita tidak tahu, kan yang cuma tahu cuma berdua yang tahu pembicaraan. Tapi tidak selayaknya tentu pembicaraan-pembicaraan pribadi itu juga menjadi bagian dari pada informasi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Kalla tetap mengatakan bahwa Presiden masih menunggu hasil gugatan praperadilan yang diajukan Budi atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan ajudan Megawati Soekarnoputri itu sebagai tersangka.

"Oh iya, harus (tunggu hasil praperadilan)," ujar Kalla.

Wapres kerap beri masukan

Kendati demikian, Kalla mengatakan bahwa selaku Wapres ia selalu memberikan masukan kepada Presiden. Mengenai saran apa yang disampaikan Kalla kepada Presiden terkait dengan pencalonan Budi Gunawan ini, ia enggan mengungkapkannya.

"Wah masak masukannya (apa) perlu tahu," ucap dia.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy juga mengaku belum tahu bahwa Presiden membatalkan pelantikan Budi sebagai Kapolri.

Dalam beberapa kesempatan, menurut Tedjo, Presiden menyampaikan bahwa keputusan mengenai pencalonan Budi menunggu hasil praperadilan.

Sebelumnya tim independen yang dipimpin Syafii merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar tidak melantik Budi sebagai Kapolri. Tim juga menyarankan Presiden segera mencari calon baru Kapolri pengganti Jenderal Sutarman.

Selain Syafii, tim ini beranggotakan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie; sosiolog Imam Prasodjo; mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto; mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno; Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana; mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas; serta pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar