Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Disandera, Seorang Penunggak Pajak Justru Kabur ke Singapura

Kompas.com - 03/02/2015, 21:42 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo mengatakan bahwa ada seorang penunggak pajak yang kabur ke Singapura. Penunggak pajak tersebut kabur sebelum dikenakan penyanderaan badan atau gijzeling karena tidak membayarkan pajak sesuai aturan.

"Ada satu orang, jangan diumumkan dulu namanya, nanti dia tahu," kata Mardiasmo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Mengenai status penyanderaan penunggak pajak ini, Mardiasmo mengatakan bahwa pemerintah akan melepaskannya dari ancaman penyanderaan jika dia membayarkan pajak sesuai jumlah yang ditentukan. Jika tidak bisa membayarkan pajak, pemerintah akan menyita aset yang dimilikinya.

"Intinya dia mau bayar atau tidak. Kalau bayar, dilepas. Itu kan bukan pidana, hanya administrasi. Kalau sudah bayar, pasti tidak jadi di-gijzeling. Kalau dia punya aset, kita lelang dulu. Kita yakinkan supaya dia bayar," tutur Mardiasmo.

Untuk menangani penunggak pajak yang kabur ke Singapura, Mardiasmo mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ditjen Pajak mulai melaksanakan penyanderaan badan terhadap para penunggak pajak. Langkah ini ditempuh untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun ini yang dipatok Rp 1.380 triliun.

Para wajib pajak yang disandera ini akan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan selama enam bulan. Mereka akan dilepaskan kembali jika sudah melunasi tagihan pajak. Jika tidak, masa penyanderaan badan para penunggak pajak tersebut akan diperpanjang selama enam bulan lagi.

Hingga kini, ada 49 wajib pajak yang terancam dijebloskan ke penjara karena menunggak pajak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com