Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Independen Akan Pantau Sidang Praperadilan Komjen Budi Gunawan

Kompas.com - 01/02/2015, 14:07 WIB
Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma

Penulis

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Tim Sembilan (Independen) akan memantau proses sidang praperadilan penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang rencananya mulai digelar Senin (2/2/2015) esok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal ini dilakukan agar jika sewaktu-waktu Presiden Joko Widodo meminta masukan atau pendapat, Tim Independen dapat memberikan rekomendasi.

"Yang pasti kita akan memonitor dan memantau proses praperadilan," ujar salah satu anggota Tim Independen Hikmahanto Juwono seusai mengikuti acara Diskusi Akdemisi Nasional dengan tema "Mengatasi Krisis Bangsa" di Gedung Pusat UGM, Minggu (01/02/2015).

Hikmahanto menuturkan, proses praperadilan yang akan digelar esok sebenarnya bukan berkaitan dengan dicabut atau tidaknya status tersangka. Tetapi lebih pada masalah-masalah seperti penahanan atau penangkapan yang dianggap tidak sah.

Karenanya, seperti Komisi Yudisial, Tim Independen pun akan memantau jalanya proses praperadilan itu. Sebab, ketika suatu saat Presiden memanggil dan meminta pendapat, tim dapat memberikan rekomendasi.

"Jika sewaktu-waktu Presiden meminta masukan kami. Tim Sembilan dapat memberikan rekomendasi dan masukan," ujarnya.

Terkait hakim yang memimpin sidang praperadilan diduga bermasalah, Hikmahanto menuturkan jika tim tidak melihat sampai sejauh itu. Tugas tim hanya memberikan rekomendasi kepada Presiden ketika diminta memberikan masukan ataupun pendapat. Sifatnya, tim konsultatif Presiden.

"Kita harus menghormati lembaga peradilan dan praperadilan, semua yang bekerja di sana. Kita tidak akan melakukan intervensi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com