Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tegas dan Berhenti Bermain Politik soal Kapolri

Kompas.com - 30/01/2015, 18:35 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Political Communication Institute Heri Budianto menilai, langkah Presiden Joko Widodo yang terus melakukan pertemuan dengan tokoh politik dapat menimbulkan spekulasi. Manuver yang dilakukan Jokowi tersebut bisa membuka ruang-ruang politik baru yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak.

"Sangat disayangkan adalah justru Presiden Jokowi memulai political game, yang tanpa disadarinya membuka celah banyaknya pihak memanfaatkan situasi polemik ini," ujar Heri dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).

Menurut Heri, Jokowi seharusnya dapat menahan laju pergerakan politik yang kian berkembang saat ini dengan bersikap tegas dalam polemik pergantian kepala Polri. Ia mengatakan, setelah Tim Sembilan mengeluarkan beberapa rekomendasi, Jokowi bisa segera menentukan apakah akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri atau tidak.

"Dengan saran ini, mestinya Presiden segera mengambil sikap dan memutuskan sesuatu, menerima rekomendasi dari Tim sembilan, atau bahkan mengabaikannya," ucap Heri.

Jika Jokowi terus melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik, Heri khawatir akan muncul beragam spekulasi di masyarakat, misalnya tentang dugaan ketidakharmonisan antara Jokowi dan partai pendukungnya, khususnya PDI-P. Bisa juga muncul spekulasi dugaan bahwa saat ini Jokowi memerlukan back up politik yang luas untuk mendukung apa pun yang menjadi keputusannya soal pergantian kepala Polri.

"Jadi, semestinya Presiden Jokowi bisa menahan diri agar publik tidak mencium aroma-aroma itu," kata Heri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com