Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Akui Kirim Pasukan Amankan Gedung KPK

Kompas.com - 27/01/2015, 20:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko mengakui pihaknya sempat mengamankan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjadi disharmonisasi KPK-Polri.

"Waktu itu Pak Abraham Samad (Ketua KPK) yang minta ke saya, lalu saya kirim satu peleton," katanya setelah menyampaikan materi pada Apel Komandan Satuan (AKS) di Grha Samudera Bumimoro (GSB) Surabaya, Selasa (27/1/2015).

Namun, keberadaan personel TNI di Gedung KPK itu tidak berlangsung lama. "TNI tidak bersikap, itu persoalan hukum. Situasi seperti itu ada yang menangani," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menelpon langsung Panglima TNI Jendral Moeldoko untuk meminta bantuan pengamanan. Permintaan ini dilakukan setelah Bareskrim Polri memutuskan menahan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Jumat (23/1/2015).

Deputi bidang pencegahan KPK Johan Budi membenarkan soal adanya pengamanan tambahan di luar kepolisian itu. "Jadi memang benar KPK di-backupoleh tim pengamanan yang jumlahnya cukup banyak di luar Polri," kata Johan melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (23/1/2015), jelang tengah malam. (Baca: Samad Telepon Moeldoko Minta Bantuan Pengamanan dari TNI)

Informasi yang dihimpun, pengamanan tambahan ini diturunkan karena beredar informasi di internal KPK bahwa Bareskrim akan melakukan penggeledahan di ruang kerja Bambang. Nantinya, ada tiga pasukan elit TNI dari tiga matra yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan terhadap Gedung KPK. Tiga pasukan elit itu, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara.

Ditanya prajurit soal bentrokan TNI-Polri

Dalam forum AKS yang diikuti 541 pamen-pati TNI AL di Surabaya pada 26-28 Januari, sejumlah personel TNI Angkatan Laut menanyakan tentang bentrokan TNI-Polri yang kerap terjadi.

"Soal itu, ya (benar), tapi hanya terjadi pada level bawah, bukan atasan. Bentrokan juga lebih dikarenakan urusan perut, karena itu harus disikapi secara bijak (oleh komandan)," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com