Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Nasdem Dinilai Terlibat dalam Upaya Melemahkan KPK

Kompas.com - 24/01/2015, 09:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem merupakan dua partai utama yang memiliki benang merah dari polemik pencalonan Budi sebagai Kapolri sampai berujung pada gesekan di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri yang ditandai penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. 

Ray menjelaskan, sebagai partai utama pendukung Jokowi, PDI-P dan Nasdem seharusnya mendorong Presiden untuk membatalkan pelantikan Budi dan mencari penggantinya. Tapi yang dilakukan PDI-P dan Nasdem adalah sebaliknya, memaksa Jokowi melempar bola panas ke KPK sehingga Polri ikut memberikan tekanan dan ingin melemahkan lembaga anti-korupsi tersebut. 

"Masalah ini lingkarannya ada di Polri, PDI-P, Nasdem dan Istana. PDI-P dan Nasdem tidak bisa dijelaskan enggak terlibat, saling bersinggungan dan ingin melemahkan KPK," kata Ray saat dihubungi, Jumat (23/1/2015). 

Dia melanjutkan, tudingan ingin melemahkan KPK akan makin tertuju pada PDI-P ketika publik sadar semua peristiwa ini saling berkaitan. Tepat sehari sebelum Bambang ditangkap, pelaksana tugas Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menguak manuver politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad jelang Pilpres 2014 lalu. 

Tidak diketahui persis maksud Hasto membeberkan fakta-fakta tentang manuver Abraham. Hasto hanya mengaku melakukan hal itu karena kecewa Abraham membantah cerita "Rumah Kaca Abraham Samad" dan menuding menggunakan KPK untuk kepentingan politik. 

"Karena bagaimanapun akan dikaitkan dengan aktivitas sebelumnya. Mereka boleh berucap ke mana-mana, tapi publik enggak akan mudah percaya," ucap Ray. 

Untuk mematahkan tudingan melemahkan KPK, kata Ray, PDI-P harus memimpin komando agar partai koalisi mendorong Jokowi membatalkan pelantikan Budi. Sikap itu juga akan mempertegas posisi PDI-P sebagai partai yang pro pada pemberantasan korupsi. 

"Posisinya harus jelas, mereka pro pada pemberantasan korupsi atau tidak. Ini area hitam putih, jangan jadi abu-abu," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, Bambang ditangkap oleh Bareskrim Polri, Jumat (23/1/2015). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Sompie mengatakan, penangkapan Bambang Widjojanto dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Menurut Ronny, penangkapan itu terkait pilkada pada tahun 2010 di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Bambang dibebaskan, Sabtu (24/1/2015) dini hari, tetapi publik telanjur mencium adanya upaya Polri untuk menggembosi KPK.

Tudingan pada Polri itu muncul karena penangkapan Bambang dilakukan saat KPK sedang memroses kasus dugaan korupsi yang melibatkan Komjen (Pol) Budi Gunawan. Budi adalah calon Kapolri yang pelantikannya ditunda oleh Presiden Joko Widodo karena status tersangkanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
DPR Heran Tak Ada 'Back Up' Data PDN yang Diserang, BSSN 'Lempar Bola' ke Kominfo

DPR Heran Tak Ada "Back Up" Data PDN yang Diserang, BSSN "Lempar Bola" ke Kominfo

Nasional
Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Nasional
8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

Nasional
Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Nasional
Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi 'Online', MKD Akan Ambil Sikap

Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi "Online", MKD Akan Ambil Sikap

Nasional
Buntut Serangan ke PDN, Menkominfo Bakal Wajibkan Instansi Pemerintah 'Backup' Data

Buntut Serangan ke PDN, Menkominfo Bakal Wajibkan Instansi Pemerintah "Backup" Data

Nasional
Di Abu Dhabi, Polri Tangkap WN China Buronan Kasus Penipuan 800 WN

Di Abu Dhabi, Polri Tangkap WN China Buronan Kasus Penipuan 800 WN

Nasional
Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Nasional
PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

Nasional
Jokowi Didesak Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Hukum

Jokowi Didesak Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Hukum

Nasional
Budi Arie: Tidak Ada Negara di Dunia yang Tidak Terkena Serangan 'Ransomware'

Budi Arie: Tidak Ada Negara di Dunia yang Tidak Terkena Serangan "Ransomware"

Nasional
Sidang Vonis Terdakwa Korupsi yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Ditunda

Sidang Vonis Terdakwa Korupsi yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Ditunda

Nasional
Hadiri Rapat DPR untuk Bahas Peretasan Pusat Data Nasional, Budi Arie Dicecar Wartawan

Hadiri Rapat DPR untuk Bahas Peretasan Pusat Data Nasional, Budi Arie Dicecar Wartawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com