Polri Tegaskan Budi Gunawan Tak Bantu Jokowi Saat Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Komisaris Besar Polisi Agus Rianto secara tegas membantah adanya keterlibatan calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, dalam membantu Presiden Joko Widodo selama masa Pemilu Presiden 2014.

"Tidak benar itu. Itu kabar dari siapa ? Itu tidak benar ya," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/1/2015).

Agus mengatakan, sejak awal Polri sudah berkomitmen untuk tidak melibatkan diri di dalam praktik politik praktis, termasuk dalam penyelenggaraan Pilpres 2014.

Hal serupa dikatakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto. Dia yakin bahwa Presiden Joko Widodo mempertimbangkan secara obyektif saat memilih Budi sebagai calon tunggal Kapolri. Hasto membantah jika pemilihan itu dilatari peran Budi yang membantu Jokowi menghadapi Pilpres 2014.

"Kami paham aturan main. Kami sangat memahami netralitas TNI dan Polri. Jadi, PDI-P tidak pernah mengajak elite Polri di dalam penyusunan visi misi Jokowi-JK," kata Hasto, melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (11/1/2015) malam.

Hasto menjelaskan, ada kesalahan informasi mengenai peran Budi yang disebut membantu Jokowi-Jusuf Kalla menyusun visi dan misi pada pilpres lalu. Kesalahan informasi itu bermula dari pernyataan Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PDI-P Trimedya Panjaitan yang keliru dimaknai oleh beberapa pihak.

Hasto menegaskan, PDI-P tak pernah melibatkan perwira aktif untuk terlibat politik praktis. Ia memastikan visi dan misi Jokowi-JK pada saat pilpres lalu dibuat oleh tim yang terdiri dari unsur partai pengusung, tim 11, dan dibantu oleh akademisi yang memahami politik serta hukum secara kuat. "Kami sangat memahami aturan bahwa perwira aktif tidak bisa terlibat dalam politik praktis," ujarnya.

Hasto melanjutkan, sebelum memilih Budi, Jokowi telah menerima masukan mengenai beberapa nama yang masuk dalam bursa calon kapolri. Salah satu pihak yang diminta memberikan masukan adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Budi Gunawan telah dicalonkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kepala Polri. Dokumen pengajuan Budi sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR itu beredar seperti yang diterima Kompas.com pada akhir pekan lalu. Dalam dokumen tersebut, Budi dicalonkan oleh Jokowi sebagai calon tunggal dan surat pemberitahuan itu diserahkan ke DPR dengan tanggal 9 Januari 2015.

Saat ini Budi tercatat sebagai jenderal bintang tiga dan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Ia pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Seusai menjadi ajudan, Budi pernah menjabat Kapolda Bali (2012).

Keputusan Jokowi itu menuai respons luas dari masyarakat. Kini muncul petisi yang mendorong Presiden Jokowi menarik kembali pencalonan Budi. Petisi ini digagas Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho melalui situs change.org. Mulanya, Emerson membuat petisi yang mendorong Jokowi agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon kepala Polri. Petisi ini dibuat pada Jumat (9/1/2015) sore.

Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Untuk itu, menurut dia, Presiden Jokowi perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI.