Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Presiden Sengaja Memilih Diam soal Kasus Paniai

Kompas.com - 26/12/2014, 22:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan penentang kedatangan Presiden ke Papua. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan menghadiri perayaan Natal di Papua pada 27-28 Desember 2014. Akan tetapi, protes dilayangkan sejumlah aktivis atas rencana Jokowi berkunjung ke Papua karena sikap diam pemerintah atas penembakan empat warga sipil di Paniai, Papua pada awal Desember lalu.

Menanggapi kritik dan protes itu, Andi mengatakan, Presiden sudah bertemu dengan Ketua Sinode Kemah Injil Papua Benny Giay di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/12/2014). Kelompok ini salah satu yang menentang dan mengkritik rencana kunjungan Jokowi ke Papua.

"Sudah berbicara langsung dengan Presiden menjelaskan alasan penolakannya di antaranya bahwa presiden tidak mengeluarkan pernyataan apa-apa tentang kekerasan di Paniai. Sudah dijelaskan presiden," kata Andi, seusai pertemuan Presiden dengan KWI, PGI, dan Benny Giay, malam ini.

Andi mengungkapkan, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu investigasi lengkap dari TNI, Polri, dan tim independen.

"Presiden menyatakan bahwa memang Presiden memilih secara sadar untuk tidak mengeluarkan pernyataan tentang kekerasan tersebut, karena Presiden ingin betul-betul mencari satu solusi permanen untuk tanah Papua yang damai. Presiden tak ingin hanya melakukan pernyataan saja," kata Andi.

Terima tiga laporan

Menurut Andi, pemerintah sudah menerima tiga laporan kasus Paniai dari pihak independen yakni Sinode Kemah Injil Papua, Komisi Nasional Perempuan, dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Dari laporan-laporan itu, kata Andi, ada indikasi aparat melakukan tindakan di luar komando.

"Laporan awalnya mengindikasikan ada tindakan di luar komando yg dilakukan oleh aparat TNI/Polri. ada aemungkinan bahwa senjata dan amunisi yan menewaskan warga juga berasal dari milik TNI/Polri," kata dia.

Namun, pemerintah belum bisa mengambil sikap karena temuan itu harus  diuji ke tahap analisis forensik yang masih berlangsung.

Andi juga menjelaskan bahwa muncul keinginan kelompok independen agar pemerintah membentuk tim pencari fakta seperti Komite Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM). Namun, Jokowi belum memberikan jawaban atas permintaan itu.

"Presiden menunggu dan ingin mendengar sendiri dari warga Papua. Sehingga saya sendiri tidak tahu apa yang ada di isi kepala Beliau. Kita tunggu saja tiga hari ke depan selesai kunjungan ke Papua," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com