Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta Tim Ekonomi Jokowi Bekerja, Tak Usah Sibuk Pencitraan

Kompas.com - 19/12/2014, 15:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto menyesalkan pernyataan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang menyebutkan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah akibat kebijakan-kebijakan yang tak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Agus menilai, pernyataan itu tak berdasar dan dilontarkan untuk menutupi ketidakmampuan tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo untuk membangkitkan nilai tukar rupiah. (Baca: Rupiah Terpuruk, Menko Perekonomian Sebut Dollar Pulang Kampung)

"Dollar sudah tinggi. Ini lampu kuning bagi pemerintahan Jokowi. Tim ekonomi Jokowi kesulitan, tinggalkan dengan menyalahkan orang lain," kata Agus, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Menurut Agus, selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tak pernah sekali pun menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, ia berharap, Jokowi beserta jajarannya pun bisa melakukan hal yang sama. Agus juga meminta Jokowi memperbaiki kinerja tim ekonominya agar fokus memperbaiki posisi rupiah terhadap dollar AS dan tidak sibuk melakukan pencitraan atau menyalahkan orang lain. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah)

"Tim ekonominya Pak Jokowi hanya ingin menyalahkan saja. Semua kalau hanya pencitraan, coba bayangkan rupiah sampai segitu. Tim ekonominya memang betul sangat lemah, harus diperkuat, kalau perlu kerja 24 jam," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti perkembangan situasi di Tanah Air, termasuk soal gejolak ekonomi akibat jatuhnya nilai rupiah belakangan ini. Ia mengaku juga mengamati komentar publik, termasuk jajaran pemerintah terkait masalah ini. Dalam pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat ini, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Terkait tudingan tersebut, SBY meminta kepada orang-orang yang bekerja dalam 10 tahun pemerintahannya untuk bersabar. Ia meminta mereka tidak ikut melontarkan tudingan.

Pada Senin (15/12/2014) lalu, Sofyan menilai, terpuruknya rupiah saat ini tak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah masa lalu. Sofyan mengatakan, tak banyak yang bisa dilakukan pemerintah saat ini untuk mengembalikan nilai tukar rupiah. Apalagi, pada akhir tahun, biasanya perusahaan-perusahaan menukarkan dollar yang dimiliki untuk membayar utang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com