Kirim Surat ke Pimpinan DPR, Kubu Aburizal Tuding Kubu Agung Haus Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kritik pedas dilayangkan kepada Partai Golkar versi Agung Laksono. Hal itu terjadi setelah kubu Agung dkk melayangkan surat kepada pimpinan DPR terkait perubahan susunan fraksi.

Ketua Fraksi Golkar versi Aburizal Bakrie, Ade Komaruddin, menyebut tindakan Agung dkk sebagai tindakan ngawur. Sebab, ia menilai, mereka enggan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami menyayangkan itu. Langkah-langkah yang melakukan itu haus kekuasaan," kata Ade di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Keputusan pemerintah, menurut dia, sudah cukup jelas. Pemerintah tak mengakui hasil munas baik versi Bali maupun Jakarta. Sebagai penggantinya, kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009 yang kini diakui pemerintah.

"Menkumham atas nama pemerintah juga menegaskan secara resmi kepengurusan Partai Golkar sah dan diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan hasil Munas Riau tahun 2009, dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Sekjen," ujarnya.

Ade pun meminta agar pimpinan DPR mengembalikan surat yang dilayangkan kubu Agung Laksono. "Kami mendesak pimpinan DPR dan pihak kesekjenan DPR agar segera mengembalikan surat tersebut kepada pengirimnya," kata Ade. (Baca: Kubu Aburizal Minta Pimpinan DPR Kembalikan Surat Kubu Agung)

Sebelumnya, surat pergantian Fraksi Golkar di DPR versi kubu Agung Laksono dibawa oleh Ketua DPP Ibnu Munzir dan Leo Nababan. Keduanya menemui Ketua DPR RI Setya Novanto, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali.

Ibnu Munzir mengaku menemui Setya Novanto dalam kapasitas sebagai Ketua DPR, meski berbeda kubu di Golkar. "Dia welcome kepada kami sampaikan kepada kami. Tapi, secara pribadi Setya Novanto koordinasi ke Ical, dan Ical juga welcome katanya silakan terima," ujar Ibnu yang mengharapkan tetap adanya rekonsiliasi kedua kubu. (Baca: Kubu Agung Sampaikan Pengurus F-Golkar kepada Ketua DPR)