Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Masyarakat Masih Menginginkan Pilkada Langsung

Kompas.com - 17/12/2014, 12:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung, tidak melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Direktur LSI Kuskrido Ambardi (Dodi) mengatakan, hal itu tergambar dari survei yang dilakukan lembaganya pada medio 25 Oktober hingga 3 November 2014.

"Mayoritas rakyat Indonesia, atau sebesar 84,1 persen, pemilih menginginkan pilkada langsung," ujar Dodi, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Angka ini, menurut Dodi, jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemilih yang menginginkan pilkada melalui DPRD, yaitu sebesar 5,8 persen. Dodi mengatakan, hasil survei terhadap 2000 responden itu tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan pada Februari 2012.

Pada survei tahun 2012, 86,7 persen responden memilih pemilihan kepala daerah secara langsung, sementara yang memilih pilkada tidak langsung hanya berjumlah 8,8 persen.

Selain itu, sebesar 87,8 persen responden lebih memilih pemilihan bupati dan wali kota secara langsung. Hanya 8,1 persen responden yang memilih pemilihan melalui DPRD.

Dodi mengatakan, survei tersebut dilatarbelakangi agenda pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, yang akan dilakukan seusai masa reses di DPR. Pro-kontra mengenai pilkada langsung dan tidak langsung dinilai menjadi pembahasan yang perlu mendapat pertimbangan cukup besar karena melibatkan kepentingan rakyat dalam memenuhi hak politiknya.

Dalam survei ini, LSI mewawancarai 2.000 responden yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu. Survei tersebut menggunakan metode wawancara secara acak (random sampling).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com