Serahkan LHKPN, Menko Polhukam Mengaku Hartanya Rp 7,5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tedjo memperkirakan total harta yang dilaporkannya sebesar Rp 7,5 miliar.

"Rp 7,5 miliar. Ya itu-itu aja," ujar Tedjo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Tedjo mengaku bingung mengisi berkas harta kekayaan yang akan diserahkan ke KPK sehingga butuh waktu lebih lama dari menteri lainnya yang telah melaporkan LHKPN.

"Kemarin agak terlambat saya sampaikan. Waktu itu saya bingung apa saja yang saya harus masukan, tapi sekarang sudah lengkap semua," kata Tedjo.

Berdasarkan data laporan harta kekayaan di situs acch.kpk.go.id, Tedjo terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 1 Oktober 2002. Saat itu, Tedjo masih menjabat sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat RI di Mabes TNI Angkatan Laut.

Dalam LHKPN tersebut, total harta yang dilaporkan Tedjo saat itu sebesar Rp 478.100.000.

Hingga kini, sebanyak 21 menteri telah menyerahkan LHKPN. Selain Tedjo, sejumlah menteri yang telah melaporkan kekayaannya per 4 Desember 2014 adalah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Selain itu, ada juga Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri; Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir; Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono; serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah AAGN Puspayoga.

Para menteri lainnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi; Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro; Menteri Kesehatan Nila Moeloek; Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata Arief Yahya; Menteri Pertanian Amran Sulaiman; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi; Menteri Sekretaris Negara Andi Widjajanto; Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo; serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.