Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanah Longsor, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

Kompas.com - 15/12/2014, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar duka di pengujung tahun 2014 tersiar dari Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (12/12/2014) petang.

Tanah longsor datang tiba-tiba mengubur puluhan rumah yang dihuni sekitar 300 jiwa dari 53 keluarga. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (15/12/2014) siang, dikonfirmasi sejumlah 51 orang tewas.

Kepala Pusat Data dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, bencana tanah longsor menjadi bencana yang paling mematikan sepanjang 2014. Sepanjang tahun ini, tanah longsor telah membunuh 338 orang.

"Tanah longsor menjadi bencana paling mematikan tahun 2014," kata Sutopo. (Baca: Tanah Longsor Bencana Paling Mematikan Tahun 2014).

Berdasarkan catatan BNPB, pada tahun 2014, ada 385 kejadian tanah longsor. Selain menyebabkan korban tewas, ratusan rumah juga rusak dan 13.262 orang harus mengungsi. Menurut Sutopo, tren bencana tanah longsor terus meningkat sejak tahun 2005 hingga 2014.

Bencana memang tidak dapat diduga. Namun, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sejauh mana pemerintah melakukan sosialisasi tanggap bencana di Indonesia? Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah? Ancaman bencana apa saja yang menghantui negeri ini?

Simak diskusi selengkapnya dalam program “Satu Meja” malam ini pukul 22.00 – 23.00 WIB di Kompas TV.

Program yang dipandu oleh Aiman Witjaksono ini akan menghadirkan Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), Saleh Daulay (Ketua Komisi VIII DPR), Junjungan Tambunan (Direktur Tanggap Darurat BNPB), dan Edi Prasetyo Utomo (Peneliti Longsor LIPI).

Juga akan bergabung untuk memberikan informasi terkini dari Banjarnegara dengan Slamet Utomo (Bupati Banjarnegara) dan Teuku Faisal Fathani (Peneliti Longsor UGM) yang pernah memasang alat pendeteksi dini longsor di Banjarnegara. (Ike Kesuma/KompasTV)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com