Tutup Mukernas PPP, Djan Faridz Kritik Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo tentang penenggelaman kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Kritik itu disampaikan Djan Faridz saat berpidato dan menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

"Soal kebijakan menenggelamkan kapal, kita mesti cermati. Kita pertanyakan, apakah ini patut?" kata Djan Faridz.

Ia memberikan pidato penutupan mukernas dalam waktu yang relatif singkat. Dalam pidatonya, tak ada substansi yang menyinggung mengenai situasi politik nasional terkini, termasuk kepastian PPP di dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Terkait kebijakan Jokowi menenggelamkan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal, Djan Faridz menilai langkah itu tidak terlalu tepat. Terlebih lagi, banyak nelayan Indonesia yang ia sebut juga menyeberang secara ilegal di perbatasan negara lain untuk keperluan menangkap ikan.

"Artinya, (penenggelaman kapal) itu juga akan terjadi pada nelayan Indonesia yang melewati batas perairan negara lain," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PPP Dimyati Natakusuma mendukung pernyataan Djan Faridz. Menurut Dimyati, kebijakan menenggelamkan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal menabrak aturan yang berlaku.

Dimyati menjelaskan, kapal yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal memang salah, tetapi solusinya bukan dengan langsung ditenggelamkan. Sebab, di dalam kapal itu ada awak dan barang bukti yang harus dilindungi sesuai undang-undang.

"Penenggelaman kapal, memusnahkan barang sitaan harus berdasarkan undang-undang. Sudah ketentuannya begitu, jangan main kekuasaan, jangan tabrak aturan," ucap Dimyati.

Dalam mukernas, PPP menyatakan tetap berada di KMP dan mendukung Perppu Pilkada. Mukernas ini digelar mulai 10-12 Desember 2014.