Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Saat Ini, Wapres Lebih Sering Dihormati ketimbang Presiden

Kompas.com - 09/12/2014, 15:43 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat menghadiri peluncuran buku Sisi Lain Istana 2 karangan wartawan Kompas, J Osdar, Selasa (9/12/2014), Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat berseloroh mengenai posisi seorang wakil presiden. Kalla mengatakan, wapres adalah orang yang paling banyak dihormati di Indonesia. Dalam satu hari, Kalla bisa dihormati oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)lebih kurang 18 kali.

"Saat masuk rumah, keluar rumah, kita keluar rumah ada lagi (yang hormat), masuk ke Istana, keluar Istana, ke acara, keluar acara, ada lagi, sampai enam kali. Kita kembali ke kantor, ada lagi, total 18 kali dari rumah ke Istana," kata Kalla di Bentara Budaya Jakarta, Selasa (9/12/2014). Hadir pula di acara tersebut mantan Wakil Presiden Boediono.

Menurut Kalla, penghormatan kepada wapres lebih banyak dilakukan dibandingkan kepada seorang presiden. Sebab, menurut dia, seorang presiden lebih jarang dihormati karena jarang keluar Istana.

"Kalau presiden tidak pernah dihormati karena dia tinggal di Istana. Kalau kita kan, Pak Boediono, hampir setiap hari, kalah bahkan Panglima TNI," ucap Kalla seraya bercanda dengan Boediono.

Di samping soal penghormatan, Kalla bicara mengenai kehidupan wapres yang selalu bebas macet karena dikawal voorijder. "Sama seperti sekarang, ada yang mengeluh aduh Jakarta macet, (saya bilang) ah kapan Jakarta macet? Enggak pernah," kata Kalla.

Dalam kesempatan itu, pria yang biasa disapa JK ini juga menyampaikan penilaiannya mengenai kehidupan di Istana. Menurut Kalla, kehidupan di Istana sangat manusiawi. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada kemarahan. "Isi Istana itu manusia juga, sangat manusiawi, bukan malaikat Istana itu. Ada juga salah, ada benar, ada ketawanya, ada marahnya," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Meskipun demikian, Kalla mengakui bahwa hidup di Istana harus lebih berhati-hati. Sebab, menurut Kalla, apa yang diputuskan di Istana bisa mengubah perilaku bangsa. Kalla mencontohkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Kalau yang besar, katakanlah lima menit mengumumkan BBM, semua langsung berubah sikapnya," kata Kalla.

Selain terkait kebijakan, menurut Kalla, perilaku dan gaya para penghuni Istana turut menjadi contoh bagi masyarakat, misalnya cara berpakaian para presiden yang kerap trendsetter.

Kalla menceritakan, ketika masa Presiden Soeharto memimpin, sang Presiden kerap mengenakan safari. Tak ayal, gaya safari Presiden Soeharto lantas ditiru pejabat lainnya hingga ke kepala desa. Demikian juga ketika Presiden BJ Habibie memopulerkan gaya berpakaian resmi dengan mengenakan setelan jas dan kopiah. "Datang Pak Habibie, selalu pakai jas dan kopiah, semua acara Indonesia kemudian pasti pakai jas dan kopiah," kata Kalla.

Kini, Presiden Jokowi bersama Kalla memopulerkan penggunaan baju batik. Saat pelantikan kabinet, Jokowi-Kalla dan para menterinya juga kompak mengenakan batik. "Sekarang kita pakai batik, seluruh Indonesia pakai batik, modelnya juga ada di Istana, bukan di tempat lain," ucap Kalla.

Contoh lainnya, tutur Kalla, ketika Presiden Soeharto melarang pegawai negeri memiliki dua istri. Namun, aturan itu buyar ketika ada satu orang Istana yang memiliki istri lebih dari satu. "Begitu ada orang Istana yang istrinya lebih dari satu, semuanya bebas lebih dari satu. Jadi, Istana itu trendsetter," ucap Kalla.

Begitu juga ketika presiden suka menggelar rapat-rapat yang panjang. Maka dari itu, pimpinan kepala daerah akan meniru gaya kepemimpinan sang presiden. Namun, ketika sang presiden lebih suka blusukan turun ke bawah dibandingkan rapat, para menteri hingga kepala daerah akan mengikuti tren blusukan.

"Waktu Pak Boediono tenang dan sabar, semua juga tenang dan sabar, begitulah kira-kira di Istana, bagus ini. Jadi, harus disadari pengaruhnya yang resmi, tidak resmi, semua terkena. Karena itulah, kita memang harus hati-hati," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com