Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas Tegaskan Belum Ada Rencana Demokrat Gabung ke KIH

Kompas.com - 05/12/2014, 16:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jendral Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan, hingga saat ini belum ada rencana Partai Demokrat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Meski sama-sama mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, namun Demokrat tetap akan menjadi penyeimbang.

"Belum ada. Kami fokus dulu Perppu Pilkada. Belum ada rencana bergabung, kami masih sebagai fraksi penyeimbang," kata Ibas, panggilan Edhie Baskoro, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2014).

Ibas mengatakan, sejauh ini komunikasi terus dilakukan antara Demokrat dengan fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat terkait Perppu Pilkada. Namun, komunikasi dan kerjasama antara Demokrat dan KIH hanya sebatas pembahasan perppu ini saja.

Selain itu, lanjut Ibas, pihaknya juga akan tetap melakukan komunikasi dengan fraksi Koalisi Merah Putih. Dia meyakini, fraksi KMP belum tentu akan menolak Perppu Pilkada.

Instruksi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kepada fraksinya untuk menolak perppu, menurut dia, tidak dapat dijadikan acuan. "Semuanya akan kami komunikasikan masing masing dari kami akan melakukan komunikasi intens," ujar putra bungsu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Setelah terpilih secara aklamasi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan sikap resmi Golkar yang akan menolak Perppu Pilkada. Golkar bahkan disebutkan sudah bersiap menggugat perppu itu ke Mahkamah Konstitusi. (baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Atas sikap Golkar itu, Partai Demokrat pun berang. Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Golkar telah ingkar janji. Sebab, Golkar bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah membuat kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung perppu yang diterbitkan saat pemerintahan SBY itu.

Kesepakatan itu di akhirnya membuat Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Merah Putih dalam pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tidak hanya itu, SBY juga mengungkap kekecewaannya kepada Partai Golkar yang dianggap "tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan tinggalkan komitmen begitu saja." Karena itu Partai Demokrat, menurut SBY, tidak akan bekerja sama dengan Partai Golkar yang ingin membatalkan pemilihan kepala daerah secara langsung. (baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com