JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jendral Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan, hingga saat ini belum ada rencana Partai Demokrat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Meski sama-sama mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, namun Demokrat tetap akan menjadi penyeimbang.
"Belum ada. Kami fokus dulu Perppu Pilkada. Belum ada rencana bergabung, kami masih sebagai fraksi penyeimbang," kata Ibas, panggilan Edhie Baskoro, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2014).
Ibas mengatakan, sejauh ini komunikasi terus dilakukan antara Demokrat dengan fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat terkait Perppu Pilkada. Namun, komunikasi dan kerjasama antara Demokrat dan KIH hanya sebatas pembahasan perppu ini saja.
Selain itu, lanjut Ibas, pihaknya juga akan tetap melakukan komunikasi dengan fraksi Koalisi Merah Putih. Dia meyakini, fraksi KMP belum tentu akan menolak Perppu Pilkada.
Instruksi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kepada fraksinya untuk menolak perppu, menurut dia, tidak dapat dijadikan acuan. "Semuanya akan kami komunikasikan masing masing dari kami akan melakukan komunikasi intens," ujar putra bungsu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Setelah terpilih secara aklamasi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan sikap resmi Golkar yang akan menolak Perppu Pilkada. Golkar bahkan disebutkan sudah bersiap menggugat perppu itu ke Mahkamah Konstitusi. (baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)
Atas sikap Golkar itu, Partai Demokrat pun berang. Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Golkar telah ingkar janji. Sebab, Golkar bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah membuat kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung perppu yang diterbitkan saat pemerintahan SBY itu.
Kesepakatan itu di akhirnya membuat Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Merah Putih dalam pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Tidak hanya itu, SBY juga mengungkap kekecewaannya kepada Partai Golkar yang dianggap "tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan tinggalkan komitmen begitu saja." Karena itu Partai Demokrat, menurut SBY, tidak akan bekerja sama dengan Partai Golkar yang ingin membatalkan pemilihan kepala daerah secara langsung. (baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.