"Ya menurut saya, kalau masalah anak-anak itu tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Itu kan ada jalan keluarnya, yaitu daycare, penitipan bayi di mana-mana, bisa dipakai begitu," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, di Istana Negara, Rabu (3/12/2014).
Yohana berpendapat, wacana pemotongan jam kerja wanita sangat diskriminatif dan menempatkan perempuan di posisi yang lemah di tempat kerjanya. Maka dari itu, dia pun tak heran jika akhirnya wacana ini banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan perempuan sendiri. "Di luar negeri, solusinya adalah daycare center, penitipan bayi. Ya buat seperti itu," ujar dia.
Usul Kalla soal pemotongan jam kerja itu sebelumnya diungkapkan Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (25/11/2014), seusai mereka bertemu. (Baca: Wapres Ingin Jam Kerja Pegawai Perempuan Dikurangi Dua Jam).
"Wanita yang aktif sebagai pegawai negeri atau swasta itu porsinya dikurangi karena intinya wanita itu punya kewajiban untuk menyiapkan anak bangsa ke depan," ujar Nurhasan mengulang kata Kalla. "Untuk waktu, beliau (Wapres) (ingin) mengurangi dua jam dalam sehari untuk berkantor."
Dalam pertemuan itu, kata Nurhasan, Kalla mengatakan, gagasan mengurangi jam kerja perempuan muncul karena kekhawatiran Kalla atas nasib generasi muda mendatang. Ide yang sama pernah pula dimunculkan oleh Wakil Presiden Boediono, khusus bagi perempuan yang sudah berkeluarga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.