BNP2TKI Segera Cari Alternatif Pengganti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri

"Saya mengakui sistem ini input datanya bagus tetapi masalahnya sudah tidak dipercaya sebagai suatu mekanisme. Ini sudah diputuskan dihapus, kita cari alternatifnya," kata Nusron, di Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Selanjutnya, menurut Nusron, pemerintah akan membahas payung hukum untuk penghapusan KTKLN. Payung hukumnya bisa melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), atau melalui revisi undang-undang.

"Kami akan bahas dengan Setneg, kitaa langsung tindak lanjuti, menlu, menaker dan setneg semua kita bahas," sambung Nusron.

Nusron juga menyampaikan, pemerintah segera menggelar rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung Presiden Jokowi untuk membahas rencana penghapusan KTKLN itu, termasuk mengenai status kartu tersebut selama belum ada payung hukum penghapusan KTKLN.

Ia mengatakan, KTKLN dihapus karena kerap menjadi ajang pemerasan. Pada dasarnya, kata Nusron, KTKLN diberikan kepada TKI secara gratis. Namun, lanjut dia, ada oknum yang memungut biaya ratusan ribu rupiah dari TKI untuk mendapatkan KTKLN.

"Ada Rp 200 ribu, Rp 300 ribi, Rp 400 ribu. Mereka (TKI) mau karena dalam kondisi terdesak, sudah di bandara, sudah megang tiket, tapi belum dapat ini (KTKLN). Kalau belum dapat ini (KTKLN), enggak bisa terbang," kata Nusron.

Awalnya, KTKLN ini diterapkan untuk menyortir TKI ilegal dan untuk pendataan jumlah TKI di luar negeri.

"Kalau kartu ini kartu kredit bank, smart phone, enggak jadi masalah, tapi ini sudah tidak dipercaya, buat apa pertahankan yang sudah tidak dipercaya pubik makanya dihapus, solusinya cari alternatif," sambung Nusron.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan otoritas terkait untuk menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Kartu yang menjadi identitas bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini kerap dijadikan ajang pemerasan. Penghapusan KTKLN tersebut diputuskan Jokowi pada akhir telekonferensinya dengan TKI di beberapa negara, Minggu (30/11/2014).

Penerapan KTKLN diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ayat itu berbunyi bahwa setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. KTKLN menjadi kartu identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) mau pun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air). KTKLN berbentuk smart card chip microprocessor contactless dan menyimpan data digital TKI yang dapat di-update dan dibaca card reader.