Meski Tak Hadir, Kubu Agung Laksono Berharap Munas Golkar Tak Rusuh

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski menolak hadir dan menganggap Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11/2014) malam, adalah ilegal, kubu Agung Laksono tetap ingin forum tertinggi Partai Golkar ini berjalan dengan aman.

"Semoga jangan ada yang rusuh," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang berada di kubu Agung, Leo Nababan, di Uluwatu, Bali, Minggu siang. Dia menjelaskan, bagaimanapun juga kepentingan negara harus lebih dikedepankan daripada kepentingan partai politik.

Jika sampai terjadi kerusuhan di Munas Golkar di Bali yang merupakan tempat kunjungan wisata, Leo khawatir stabilitas nasional akan terganggu. "Menko Polhukam kan juga sudah mengimbau jangan sampai ada kerusuhan yang menggangu," ujar dia.

Selain itu, lanjut Leo, ketertiban juga harus dijaga agar nama baik Partai Golkar tetap harum. Karena itu, kata dia, kubunya akan memilih menggunakan cara-cara konstitusional seperti menggelar munas tandingan yang dianggap sah.

"Siapa pun harus menjaga kondisi kondusif bukan di Bali saja, (melainkan juga) di seluruh Tanah Air," tegas Leo. Agung Laksono dan calon ketua umum lain yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar menolak hadir dalam munas, setelah kesepakatan rekonsiliasi tak tercapai.

Dalam upaya rekonsiliasi yang diupayakan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, Aburizal menolak menjadwalkan ulang munas ini untuk digelar pada awal 2015. Aburizal justru mengusulkan Munas diadakan pada Oktober atau Desember 2015.

Selain Agung, tim penyelamat Partai Golkar beranggotakan Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, serta Zainal Bintang. Tim ini nantinya akan menggelar Munas IX Partai Golkar pada Januari 2015.