Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: KMP Terlalu Banyak Dapat Amunisi untuk Mengkritik Pemerintah

Kompas.com - 29/11/2014, 10:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, kegaduhan yang diciptakan DPR saat ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dianggap menabrak banyak aturan perundang-undangan sehingga Koalisi Merah Putih (KMP) pun memiliki terlalu banyak amunisi untuk mengkritik pemerintah.

"Saya bingung, saya bilang ke Mas Pramono Anung, kami ini dikasih terlalu banyak amunisi. Jangan sampai orang-orang lama-lama tidak ada kepercayaan atau harapan tinggi terhadap pemerintah sekarang," kata Fadli dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Fadli mencontohkan, belum ada sebulan, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan kontroversial, misalnya, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fadli mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia tengah jatuh.

Atas dasar itu, KMP pun menggalang usulan interpelasi terhadap pemerintah. Fadli bahkan mengklaim sudah ada lebih dari 200 anggota DPR yang melakukan tanda tangan setuju supaya parlemen mengajukan interpelasi terkait kenaikan harga BBM. [Baca: Fadli Zon: Pemerintah Tak Perlu Paranoid Diinterpelasi]

Selain itu, Fadli juga menyebutkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi M Romahurmuzy serta pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang meminta Kapolri Jenderal Pol Sutarman melarang Musyawarah Nasional Partai Golkar.

"Surat Menkumham sudah menghancurkan PPP. Selain itu, pernyataan Menko juga bentuk intervensi pemerintah yang sangat terbuka," ucap Fadli.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, DPR tidak akan gaduh apabila pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan.

"Tidak ada lagi dua racing karena itu selesai saat pilpres dan finalmya MK. Maka, sebaiknya pemerintah hati-hati dan tahu tujuannya ke mana," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com