Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2014, 11:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang mengingatkan kelompok politik yang ditengarai hendak melengserkan Joko Widodo.

"Siapa yang coba-coba lengserkan Jokowi akan berhadapan dengan rakyat," ujar Sihol melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/11/2014).

Pernyataan itu terkait rencana pengajuan hak interpelasi dari DPR RI kepada pemerintah terkait kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sihol menengarai, pengajuan hak interpelasi itu sarat dengan nuansa usaha untuk melengserkan Jokowi sebagai presiden. Menurut Sihol, manuver politik tersebut masih bernuansa dendam pasca-Pemilu Presiden 2014.

"Pihak-pihak yang berpikiran melengserkan Jokowi hendaknya berkaca. Jangan mereka ini berpikir seakan-akan bisa mengatur pola pikir rakyat untuk melawan Jokowi," ujar Sihol.

Sihol menegaskan, pemerintahan Jokowi tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, elite pemerintahan pada masa lalu tidak memiliki hubungan langsung dengan rakyat. Hal ini berbeda dari pemerintahan sekarang ketika rakyat dan elite pemerintahannya terus berkomunikasi.

"Mendingan mereka-mereka yang berniat melengserkan Jokowi itu bertobat demi meraih simpati masyarakat lagi supaya pada 2019 bisa dipilih masuk Senayan lagi," ujar dia.

Rencana pengajuan hak interpelasi semakin nyata setelah ratusan anggota DPR memberikan tanda tangan persetujuan pengajuan hak tersebut. Anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi salah satu inisiator hak interpelasi, Misbakhun, mengatakan bahwa penggalangan dukungan itu telah dimulai sejak Senin (24/11/2014). Ia mengklaim, dukungan yang mengalir sangat deras dan sudah lebih dari 200 anggota DPR dari lima fraksi yang menandatangani dukungan untuk menggunakan hak interpelasi tersebut.

Misbakhun menuturkan, lima fraksi yang anggotanya mendukung interpelasi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Fraksi PPP. Salinan dukungan penggunaan hak interpelasi akan diserahkan kepada pimpinan DPR sebelum masa reses pada 5 Desember 2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com