Bara JP: Siapa yang Coba Lengserkan Jokowi Akan Berhadapan dengan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang mengingatkan kelompok politik yang ditengarai hendak melengserkan Joko Widodo.

"Siapa yang coba-coba lengserkan Jokowi akan berhadapan dengan rakyat," ujar Sihol melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/11/2014).

Pernyataan itu terkait rencana pengajuan hak interpelasi dari DPR RI kepada pemerintah terkait kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sihol menengarai, pengajuan hak interpelasi itu sarat dengan nuansa usaha untuk melengserkan Jokowi sebagai presiden. Menurut Sihol, manuver politik tersebut masih bernuansa dendam pasca-Pemilu Presiden 2014.

"Pihak-pihak yang berpikiran melengserkan Jokowi hendaknya berkaca. Jangan mereka ini berpikir seakan-akan bisa mengatur pola pikir rakyat untuk melawan Jokowi," ujar Sihol.

Sihol menegaskan, pemerintahan Jokowi tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, elite pemerintahan pada masa lalu tidak memiliki hubungan langsung dengan rakyat. Hal ini berbeda dari pemerintahan sekarang ketika rakyat dan elite pemerintahannya terus berkomunikasi.

"Mendingan mereka-mereka yang berniat melengserkan Jokowi itu bertobat demi meraih simpati masyarakat lagi supaya pada 2019 bisa dipilih masuk Senayan lagi," ujar dia.

Rencana pengajuan hak interpelasi semakin nyata setelah ratusan anggota DPR memberikan tanda tangan persetujuan pengajuan hak tersebut. Anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi salah satu inisiator hak interpelasi, Misbakhun, mengatakan bahwa penggalangan dukungan itu telah dimulai sejak Senin (24/11/2014). Ia mengklaim, dukungan yang mengalir sangat deras dan sudah lebih dari 200 anggota DPR dari lima fraksi yang menandatangani dukungan untuk menggunakan hak interpelasi tersebut.

Misbakhun menuturkan, lima fraksi yang anggotanya mendukung interpelasi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Fraksi PPP. Salinan dukungan penggunaan hak interpelasi akan diserahkan kepada pimpinan DPR sebelum masa reses pada 5 Desember 2014.