Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Kepala BNP2TKI, Nusron Mau "Catat" Semua Nomor TKI di Luar Negeri...

Kompas.com - 27/11/2014, 18:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo, Kamis (27/11/2014), melantik Nusron Wahid—politisi Partai Golkar—sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Apa rencana kerja Nusron dan bagaimana caranya?

“Dalam rangka perlindungan (tenaga kerja Indonesia di luar negeri), nanti kami akan membuat model early warning system," ujar Nusron setelah pelantikan, Kamis petang. Sistem deteksi dini ini, ujar dia, akan memantau kondisi dari hari ke hari dari para pekerja tersebut, sesegera mungkin.

"(Kami pantau) early time, kondisi TKI di luar negeri itu seperti apa. (Misalnya), apakah dia sehat, produktif, gajinya dibayar utuh atau tidak," papar Nusron soal maksud pemantauannya itu. Dia pun menyebutkan, pemantauan ini akan dimulai dengan mendata semua nomor telepon seluler para TKI.

Pemerintah, kata Nusron, bisa bekerja sama dengan perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia. “Intinya semua (pengawasan) harus digital. Mereka kerja di Korea, Hongkong, Arab Saudi, Taiwan, semua kan sudah digital. Sudah ada banyak instrumen. Ada Telkom, ada juga Menkominfo,” papar dia.

Nusron juga berencana mengubah model bisnis pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Menurut dia, selama ini butuh proses administrasi yang panjang untuk seorang tenaga kerja bisa berangkat ke luar negeri dengan biaya banyak.

“Nah, kami ingin bagaimana TKI ini sebelum berangkat itu gampang prosesnya, murah biayanya,” imbuh dia. Ketua Umum GP Anshor itu pun menyebutkan pemerintah daerah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sudah membuat pola yang baik tentang pengiriman tenaga kerja itu.

Menurut Nusron, di Lombok sudah berlangsung one stop service untuk pelayanan kesehatan, kepolisian, dan imigrasi bagi para calon TKI, di satu tempat. Model seperti di Lombok ini, kata dia, akan diterapkan di semua daerah pengirim tenaga kerja Indonesia.

Meski demikian, Nusron berharap para TKI yang sudah pulang ke Tanah Air tak kembali berangkat menjadi TKI di luar negeri. Dia berjanji mencari sistem yang cocok sehingga para mantan TKI ini bisa berwiraswasta di kampung halaman dengan transfer teknologi dan pengetahuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com