Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurdin Halid Ingatkan Pesaing Aburizal Contoh PDI-P

Kompas.com - 27/11/2014, 07:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Politisi Partai Golkar Nurdin Halid mengingatkan elite Golkar yang berambisi menjadi ketua umum untuk menerima kenyataan dan menghormati pelaksanaan Musyawarah Nasional IX di Bali pada 30 November-3 Desember 2014. Ia juga meminta agar semua elemen di Golkar juga menghormati hasil Munas jika memenangkan Aburizal Bakrie alias Ical secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Kepada pesaing Ical, Nurdin Halid mengatakan agar belajar dari proses pemilihan ketua umum yang terjadi di PDI Perjuangan.

"Oknum-oknum Partai Golkar yang punya ambisi biasa saja, tapi ambisi itu seharusnya diletakkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dan asas demokrasi Pancasila. Coba kita contohlah PDI-P. Di mana PDI-P mencalonkan Megawati secara aklamasi, enggak ada ribut-ribut," kata Nurdin Halid, saat menerima pernyataan sikap dan dukungan 34 DPD Partai Golkar untuk Ical, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Nurdin mengklaim, peluang Ical terpilih secara aklamasi sangat besar jika para calon ketua umum lainnya tidak hadir pada pemilihan yang digelar dalam Munas di Bali. Hingga saat ini, kata Nurdin, hanya Ical yang dipastikan mendapat dukungan penuh dari para pemilik suara.

"Semua harus sesuai mekanisme aturan-aturan itu. Tatib disahkan oleh semua peserta yang punya hak suara. Tidak ada hak yang dipaksakan," ujarnya.

Nurdin mempertanyakan jika ada elite partai yang meributkan terpilihnya calon ketua umum secara aklamasi.

"Itu yang namanya partai modern. Sebenarnya Partai Golkar juga modern, tapi sekarang yang ada ini adalah segelintir oknum-oknum yang tidak lebih 20 orang, yang seolah-olah ingin menciptakan demokrasi, tapi sebenarnya tidak," kata Nurdin.

Sebelumnya, para calon ketua umum Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Mereka menyatakan menggelar Munas tandingan di Jakarta pada Januari 2015. Langkah ini, kata Agung, dilakukan karena kepemimpinan Ical dinilai sudah melanggar AD/ART partai dan tidak mengakomodasi aspirasi kader.

Mereka juga menyatakan tidak akan menghadiri Munas di Bali versi pimpinan Ical karena penyelenggaraan dan hasilnya adalah tidak sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com