JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar menilai adanya musyawarah nasional (munas) yang digagas presidium penyelamat Partai Golkar merupakan bentuk ketidakpercayaan sebagian kader Golkar terhadap kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Meskipun ketidakpercayaan itu bisa dipahami, menurut Kalla, munas tandingan ini jangan sampai memecah Partai Golkar.
Ia menginginkan Golkar tetap bersatu. Sebab, perpecahan di tubuh partai berlambang beringin itu dinilainya bisa membahayakan situasi perpolitikan dalam negeri.
“Tentang suatu munas tandingan, tentu itu efek daripada kurang kepercayaan, dan itu kita pahami dulu. Namun, Golkar harus tetap bersatu. Karena kalau Golkar pecah, ini juga tentu membahayakan situasi perpolitikan kita di dalam negeri seperti ini. Kita harapkan Golkar itu tetap bersatu, tetapi sekali lagi, (harus) mengakomodasi kedua belah pihak,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Terkait masalah internal Golkar, Kalla mengaku sudah berkomunikasi dengan Aburizal dan Agung Laksono. Sebagai informasi, Agung merupakan pihak yang membentuk presidium penyelamat Partai Golkar untuk menyelenggarakan Munas XI Partai Golkar tandingan.
Menurut Kalla, Munas Golkar nanti harus berjalan secara demokratis, transparan, dan sesuai dengan AD/ART partai. Munas, kata dia, harus terbuka untuk siapa saja yang ingin menjadi calon ketua umum pengganti Aburizal nanti.
“Yang kedua, dengan cara sistem pemilihannya yang katakanlah harus dengan voting yang tertutup, apapun caranya, kapanpun. Tentu saya suruh bicara tadi Ical, panjang lebar, bahwa harus dia menjamin itu terjadi,” tutur Kalla.
Ia pun berharap ada jalan tengah yang menjadi penyelesaian kisruh internal Golkar. Dengan demikian, panitia penyelenggara Munas bisa bekerja dengan baik.
Diberitakan sebelumnya, Agung membentuk presidium penyelamat Partai Golkar untuk menyelenggarakan Munas XI Partai Golkar tandingan selambat-lambatnya Januari 2015. Ia mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan derasnya aspirasi yang mengalir di rapat pleno Partai Golkar. (Baca: Agung Laksono Bentuk Presidium Penyelamat Partai, Golkar Disinyalir Pecah)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini kemudian menunjuk Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang sebagai anggota.
Tak hanya itu, Agung juga menetapkan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, Ibnu Munzir sebagai Steering Committee Munas IX, dan Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX.
Namun, Muladi menolak penunjukan dirinya sebagai ketua penyelenggara munas versi presidium. Muladi mengaku sejak awal tidak menyetujui penunjukan dirinya sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX karena posisinya sebagai Ketua Mahkamah Partai. (baca: Muladi Menolak Jadi Ketua Penyelenggara Munas Tandingan)
Terkait hal ini, Aburizal berharap Munas tandingan yang diwacanakan kelompok penentang Munas di Bali itu tidak terealisasi. Ia pun berharap Munas di Bali yang dijadwalkan pada 30 November hingga 3 Desember itu bisa berjalan lancar. (baca: Aburizal Berharap Munas Tandingan Partai Golkar Tidak Terealisasi Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.