Fraksi Golkar Akan Minta Penjelasan Pemerintah Terkait Kenaikan Harga BBM

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat akan menggunakan hak-hak konstitusional untuk meminta penjelasan dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla atas kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi. Dalam pernyataan sikapnya, Fraksi Partai Golkar menilai keputusan menaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat karena dilakukan saat harga minyak dunia cenderung menurun.

"Sangat tidak bisa di logika dari segi ekonomi karena saat ini harga minyak dunia cenderung turun," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin di sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa (18/11/2014).

Ade mengatakan harga minyak dunia turun dari 105 dolar AS per barel menjadi 73.5 dolar AS per barel, atau turun 30 persen dari target asumsi ICP (Indonesian Crude Price di APBN 2014. "Dari data itu, terlihat bahwa momentum menaikkan harga BBM sangatlah tidak tepat," ucapnya.

Menurut Ade, sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma penetapan harga produksi minyak dengan meninggalkan formulasi MOPS (Mild Oil Platts Singapore) yang selama ini sarat dengan permainan harga oleh mafia energi.

"Pemerintahan Joko Widodo dengan revolusi mentalnya harus menghitung formula harga produksi BBM secara mandiri, transparan dan akuntabel. Bebas dari pengaruh mafia migas," kata Ade. "Dengan Keputusan menaikan harga BBM, Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah mengingkari janji-janji kampanye. Fraksi Golkar akan meminta penjelasan kepada pemerintah," lanjutnya.

Saat mengumumkan kenaikan harga BBM kemarin, Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengeluarkan kebijakan yang tidak populer ini. Menurut Jokowi, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Sementara itu, bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial dalam bentuk paket kartu yang sering disebut sebagai "kartu sakti". Paket itu berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.