PKS Tidak Setuju Kolom Agama Dikosongkan bagi Penganut Kepercayaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, menegaskan, partainya tidak setuju atas wacana pengosongan kolom agama bagi warga negara Indonesia (WNI) penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah.

"Kita menentang hilangnya kolom agama di dalam kartu identitas," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jumat (7/11/2014).

Fahri mengatakan, kebijakan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan tersebut lebih cocok diterapkan di negara Barat. Sementara itu, menurut Fahri, kolom agama di negara Timur sangat penting, yakni sebagai identitas warga negara.

Masyarakat Barat, kata Fahri, tumbuh dengan kultur individualisme, sementara di negara Timur tumbuh dengan kultur komunal. Agama seseorang menentukan cara warga negaranya berkehidupan, misalnya cara menikah, cara bergaul, hingga cara meninggal dunia.

"Semua diatur oleh agama. Karena itulah, (agama) enggak mungkin dihilangkan dari identitas pribadi. Bahaya pula kalau ada orang yang ingin menghilangkan itu," lanjut Fahri.

Fahri mengatakan, seharusnya kolom agama tidak perlu dihapuskan. Kolom agama menjadi identitas warga negara Indonesia di mata dunia.

Diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, WNI penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah boleh mengosongkan kolom agama dalam kartu tanda penduduk elektronik. Menurut Tjahjo, pihaknya akan segera bertemu Menteri Agama Lukman Hakim untuk membahas masalah itu.

"Pemerintah tidak ingin ikut campur terhadap WNI yang memeluk keyakinannya sepanjang itu tidak menyesatkan dan mengganggu ketertiban umum," kata Tjahjo.