Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSPI: Bohong Besar Subsidi BBM Hanya Dinikmati Orang Mampu!

Kompas.com - 06/11/2014, 18:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, pihaknya dan organisasi buruh lain di seluruh Indonesia menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi yang direncanakan pemerintah. Dia meragukan pendapat yang menyatakan bahwa subsidi BBM selama ini hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah keatas.

"Bohong besar subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang mampu," kata Said Iqbal dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Komisi IX DPR Dede Yusuf, dan Ketua Komisi VII Kardaya Warnika. Iqbal menjelaskan, saat ini setidaknya ada 86 Juta pengguna sepeda motor yang ada di Indonesia. Hampir semuanya adalah masyarakat menengah kebawah.

"Bisa dibayangkan kalau BBM naik Rp 3000. Buruh akan menambah biaya untuk transportasi motor. Belum yang tidak punya motor, harus ngojek dan ongkosnya pasti naik," ujarnya.

Transportasi seperti TransJakarta yang biayanya tidak naik, kata dia, tentunya tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang tidak mampu. TransJakarta hanya tersedia di ibukota, itu pun hanya ada di jalan-jalan protokol.

"Sisanya harus naik angkot ata bus, dan itu ongkosnya bisa naik sampai berkali-kali lipat," ujarnya.

Fadli Zon mengingatkan bahwa saat ini DPR tidak lagi punya wewenang untuk tidak mengizinkan pemerintah menaikkan harga BBM. Keputusan sepenuhnya, kata dia, ada di tangan pemerintah.

"Tapi kita akan berusaha yang terbaik untuk mendengar suara rakyat, mendengar suara buruh," Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com