Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Ribut Terus, Anang Ditanya Anaknya, "Kapan Pipi Kerja?"

Kompas.com - 05/11/2014, 20:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak dilantik 1 Oktober lalu hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat masih disibukkan dengan polemik internal, yaitu perebutan kursi pimpinan. Polemik yang hingga saat ini belum dapat dipecahkan adalah perebutan pimpinan alat kelengkapan DPR yang terdiri dari 11 komisi dan 5 badan.

Perebutan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ini membuat lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Kelima fraksi itu adalah Fraksi PDI-P, F-Nasdem, F-PKB, F-Hanura, dan F-PPP.

Mereka, bahkan, membentuk pimpinan DPR tandingan yang terdiri dari Ketua Ida Fauziah (F-PKB), serta Wakil Ketua Effendi Simbolon (F-PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Supiadin Aries Saputra (Nasdem).

KIH yang memiliki 43,5 persen kursi di parlemen menginginkan pimpinan AKD dibagi secara proporsional sesuai dengan perolehan kursi. Sementara lima fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tetap menginginkan pimpinan AKD dipilih secara paket.KMP yang dalam pemilu presiden lalu mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, bahkan, sudah mengesahkan pimpinan AKD yang semuanya berasal dari fraksi-fraksi anggota KMP.

KIH pun tidak mau kalah. Selasa (4/11), saat fraksi anggota KMP mengikuti rapat paripurna pengesahan mitra kerja AKD, KIH juga menggelar rapat paripurna pembentukan AKD. Tempat rapat mereka bukan di ruang paripurna, tetapi di Ruang Badan Musyawarah DPR.

Dalam dua rapat paripurna itu muncul keluhan sebagian anggota DPR, baik dari KIH maupun KMP, tentang kondisi mereka yang belum dapat bekerja optimal hingga saat ini.

Anggota DPR dari F-PKB yang mengikuti rapat paripurna KIH, Lukman Edy, meminta DPR menjelaskan kepada masyarakat dan pemerintah terkait dualisme di parlemen.

Sementara itu, anggota F-Partai Demokrat yang mengikuti rapat paripurna yang digelar KMP, Ruhut Sitompul, mempertanyakan sampai kapan DPR akan memakan gaji buta. ”Satu bulan lima hari, kita makan gaji buta,” katanya.

Ruhut lalu meminta kerendahan hati seluruh anggota DPR untuk mengakhiri polemik.

”Kita sudah jadi tontonan masyarakat. Apa tidak bisa masalah ini dimusyawarahkan?” tanya dia.

Anggota F-PAN, Anang Hermansyah, tidak mau ketinggalan. Penyanyi yang baru kali pertama menjadi anggota DPR itu pun menyampaikan kegundahannya. Ia meminta pimpinan kembali menggelar rapat konsultasi agar polemik di DPR bisa segera diselesaikan. Ini karena sudah banyak kolega yang menanyakan persoalan DPR, termasuk anaknya.

”Anak saya yang (usianya) 15 tahun tanya, kok DPR ribut-ribut terus. Kapan Pipi kerja?” tutur Anang menirukan anaknya. Pipi merupakan panggilan anak Anang untuk ayahnya.

Pertanyaan anak Anang itu kemungkinan juga menjadi pertanyaan rakyat yang telah memberikan mandat. Termasuk juga kolega dan kerabat, bahkan anak dan istri/suami para anggota DPR. Bisa jadi mereka juga bertanya, 'kapan Pipi (ayah)-ku kerja?' (NTA/IAN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com