Bansos Ditempatkan di Satu Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan merapikan program bantuan sosial yang tersebar di 14-16 kementerian. Sebagai gantinya, bantuan sosial akan diintegrasikan menjadi program perlindungan sosial baru yang fokus, tersistem, dan akuntabel. Selama ini, bantuan sosial rawan penyimpangan.

"Presiden mengarahkan saya untuk menertibkan bansos. Saat ini, bansos tersebar di 14-16 kementerian. Ke depan, kementerian yang tidak relevan tidak akan diberi bansos," kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam diskusi terbatas yang digelar Harian Kompas, di Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Anggaran bansos tahun 2014 mencapai Rp 91,8 triliun, termasuk di dalamnya alokasi untuk pembayaran iuran premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi 86,4 juta orang miskin senilai Rp 19,9 triliun.

Besarnya anggaran bansos, menurut Bambang, tidak signifikan memberdayakan orang miskin. Alasannya, program tersebar di beberapa kementerian sehingga nilainya menjadi kecil-kecil dan kurang fokus.

Selain program bansos, Bambang melanjutkan, Kementerian Keuangan juga akan mengintegrasikan sejumlah program perlindungan sosial lain. Konsepnya adalah program perlindungan sosial harus fokus dan disalurkan melalui sistem yang akuntabel.

Sebagian anggaran subsidi bahan bakar minyak, menurut Bambang, juga akan direalokasi ke program perlindungan sosial. Apa pun programnya, pemerintah merencanakannya berlaku permanen.

"Yang kita harapkan setelah reformasi subsidi BBM, program bantuan untuk masyarakat miskin tidak lagi ad hoc, tetapi harus permanen. Caranya, semuanya disalurkan lewat kartu," kata Bambang.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto pernah menyatakan, dana bansos pada dasarnya rawan diselewengkan karena tidak jelas kriteria dan akuntabilitasnya. Potensi penyelewengan kian besar setiap kali pemilihan umum pusat ataupun daerah.

Di Kota Batam, misalnya. Kejaksaan Negeri Batam menemukan penyimpangan penyaluran bansos pada 2011-2012. Salah satunya adalah program bansos dilaporkan untuk membangun masjid di salah satu pulau pedalaman. Saat dicek, pulau itu tanpa penghuni dan tak ada bangunan apa pun.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meluncurkan program pemberian bantuan melalui mekanisme nontunai pada Senin depan. Pemberian bantuan dengan cara baru ini diharapkan bisa mendorong akses keuangan bagi masyarakat yang lebih luas.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, Bank Mandiri akan menyediakan layanan transfer bantuan nontunai itu.

"Pemberian bantuan itu sudah diuji coba melalui Program Keluarga Harapan beberapa waktu lalu. Presiden akan meresmikan penggunaan sarana nontunai itu sebagai model penyaluran bantuan pemerintah ke depan," kata Budi. Bantuan tidak lagi diserahkan kepada penerima dalam bentuk uang tunai. (ATO/AHA/LAS)