Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Ada Campur Tangan Megawati Saat Jokowi Tunjuk Puan Jadi Menko?

Kompas.com - 01/11/2014, 08:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menuai sorotan banyak pihak.

Spekulasi pun merebak. Salah satunya, muncul anggapan ada campur tangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam membantu Puan mendapatkan "tiket gratis" untuk masuk dalam kabinet sebagai menteri strategis. Apa benar demikian?

Dalam sesi wawancara bersama KompasTV, Kompas.com, dan Tribunnews, Jumat (31/10/2014), Puan memberi klarifikasi gamblang. Ia membantah bahwa Megawati—yang juga adalah ibu kandungnya—memengaruhi atau bahkan menekan Presiden Jokowi untuk menunjuknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"(Pembentukan kabinet itu) hak prerogatif Presiden. "Enggak ya (bahwa ada campur tangan Megawati). Bagaimana juga saya mau minta? Ini juga bukan masalah ewuh pakewuh," tepis Puan.

Bagi Puan, jabatan yang diamanatkan Presiden Jokowi pasti telah diperhitungkan dan menjadi tantangan besar untuk menjawab pihak yang meragukan kemampuannya. (Baca: Dianggap Tak Kompeten Jadi Menko, Ini Jawaban Puan Maharani).

Puan pun berpendapat, komentar atau spekulasi memang gampang saja dilontarkan. Bagi dia, saat ini yang terpenting adalah bekerja. "Kalau kita dikasih kesempatan, kita harus bisa jalankan sebaik-baiknya. Ini tantangan. Kita sebenarnya bisa kalau dikasih kesempatan."

Saat dia ditunjuk menjadi Menko PMK, kata Puan, Megawati memintanya untuk menjalankan amanat sebaik mungkin. Tak ketinggalan, Puan juga menyebut Presiden ke-5 RI itu juga memintanya untuk bekerja optimal membantu Presiden Jokowi.

"Beliau (Megawati) mengatakan, 'kamu mendapatkan amanat yang cukup berat, tetapi kamu pasti bisa.' Beliau terus memberikan semangat kepada saya," ujarnya.

Perlakuan istimewa

Mantan Ketua Fraksi PDI-P di DPR ini juga menyangkal bahwa dia mendapat perlakuan istimewa dari Presiden Jokowi. Sebagai informasi, Puan adalah menteri koordinator termuda di kabinet Jokowi, dan satu-satunya menteri yang tidak dipanggil ke Istana Kepresidenan saat seleksi menteri oleh Jokowi.

Puan menjelaskan, alasan kuat mengapa dirinya tak dipanggil ke Istana saat seleksi menteri adalah karena dia telah mengenal lama Presiden Jokowi. Puan mengaku telah mengenal dekat Jokowi saat maju dalam Pilkada Solo dan Pilgub DKI Jakarta.

Komunikasi dengan Jokowi, lanjut Puan, semakin intens saat dirinya menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif PDI-P serta Pemilu Presiden 2014. Hasilnya, Puan sukses membawa PDI-P memenangkan pileg dan mengantarkan Jokowi menuju kursi RI 1.

"Jadi, beliau (Jokowi) memang sudah mengerti saya. Bukan karena saya tidak mau dipanggil (ke Istana), melainkan karena interaksi sudah lama dengan Pak Jokowi, sudah sama-sama paham mengenai sifat, kekurangan, dan kelebihan," ujarnya.

Saat ini, Puan tak ingin larut menanggapi keraguan yang dialamatkan kepadanya. Ia hanya ingin fokus bekerja, sesuai dengan amanat Presiden Jokowi yang ingin mempercepat bergulirnya program unggulan dan menghadirkan negara di setiap kesulitan yang dirasakan masyarakat.

"Kalau saya dipilih, saya yakin sudah dengan pertimbangan yang matang, bukan karena saya putrinya Megawati Soekarnoputri. Saya berusaha sebaik-baiknya. kita mampu kalau kita mau benar-benar bekerja dan berjuang," tekan Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com