Fadli Zon Kritik Fraksi Pendukung Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik fraksi partai pendukung Presiden Joko Widodo karena tak bersedia menyerahkan susunan anggotanya untuk ditempatkan di komisi dan kelengkapan DPR lainnya. Menurut Fadli, sikap fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu sangat mengganggu kinerja DPR.

"Apa susahnya menyerahkan nama, katanya sudah ada di kantong," kata Fadli, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Fadli menegaskan, pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya akan tetap dilakukan pada hari ini. Fraksi PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP dianggap tak menempatkan anggotanya di komisi atau kelengkapan DPR lainnya jika sampai hari ini tak menyerahkan susunan anggotanya.

Fadli menegaskan, pemilihan pimpinan ini tak melanggar tata tertib DPR. Pasalnya, pimpinan DPR telah memberikan waktu yang cukup panjang untuk mengakomodasi fraksi KIH termasuk membahasnya dalam empat kali sidang paripurna.

"Di tata tertib, kalau tidak kuorum ya kita tunggu 30 menit. Setelah itu kita upayakan musyawarah mufakat, kalau tidak tercapai, ya pakai mekanisme voting. Sama sekalai tidak melanggar tata tertib," ujarnya.

Menurut Fadli, DPR tak bisa lagi menunggu keempat fraksi menyerahkan susunan anggotanya. Kesempatan dan waktu untuk penyerahan usulan itu sudah terlalu lama.

Adapun terkait Fraksi PPP, kata Fadli, akan digunakan komposisi yang diajukan oleh Fraksi PPP versi Suryadharma Ali. Kubu Romahurmuziy sebelumnya protes atas usulan tersebut dengan alasan bukan keputusan DPP PPP.

"Itulah keputusannya. Pokoknya yang tadi diketok sah. Kita enggak tahu versi siapa," tepis Fadli.

Sebelumnya, faksi yang tergabung dalam KIH menginginkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sementara lima fraksi lain menginginkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dilakukan dengan sistem paket dan melalui pemungutan suara (voting).