Seleksi Menteri, Diwarnai, Diberi Catatan, Lalu...

KOMPAS.com - Amplop coklat besar itu dibawa Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan deputinya, Hasto Kristiyanto, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (17/10/2014). Amplop itu tanpa kop resmi. Joko Widodo saat itu belum resmi menjadi presiden Republik Indonesia.

Amplop itu berisi nama-nama calon menteri yang hendak dimintakan rekam jejaknya ke KPK. Ada 43 nama di dalamnya. KPK punya waktu dua hari untuk menelusuri rekam jejak 43 nama itu karena Jokowi dilantik sebagai presiden pada Senin (20/10/2014).

Minggu malam atau sehari sebelum pelantikannya, Jokowi datang langsung ke Gedung KPK. Tak banyak yang tahu peristiwa malam itu karena pimpinan KPK dan Jokowi sengaja merahasiakannya. Satpam Gedung KPK bahkan diminta tak mengecek mobil Toyota Fortuner hitam yang ditumpangi Jokowi. Mobil itu langsung masuk ke parkiran di basement Gedung KPK. Di tempat itu sudah menunggu Ketua KPK Abraham Samad.

Dari tempat itu, Jokowi dan Abraham lalu ke lantai 3, tempat pimpinan KPK berkantor. Ruangan tempat pimpinan KPK berkantor berada di sebelah kanan lift dengan pintu masuk berupa pintu kaca tebal yang terkunci secara elektronik. Untuk masuk ke ruangan itu dibutuhkan kombinasi nomor tertentu. Pasukan Pengamanan Presiden yang mendampingi Jokowi tidak diperkenankan masuk ke ruangan itu. Mereka disuruh menunggu di luar pintu kaca karena toh tak ada bahaya yang mengancam Jokowi saat bertemu pimpinan KPK.

Malam itu, semua pimpinan KPK, minus Busyro Muqoddas, menerima Jokowi di ruang rapat kecil yang berada di depan ruangan kerja Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Di tempat itu, pimpinan KPK membeberkan hasil penelusuran rekam jejak calon menteri yang dilakukan sangat singkat, hanya dua hari. Tercatat dari 43 nama calon menteri yang diserahkan Jokowi, ada 3 nama yang diberi tanda warna merah dan 10 nama diberi tanda warna kuning.

Warna merah berarti nama itu diduga terkait dengan perkara korupsi. Indikasinya, nama-nama tersebut pernah disebut dalam kaitan perkara korupsi yang ditangani KPK. Sementara warna kuning diberikan untuk sosok yang patut diduga tak mempunyai komitmen dalam pemberantasan korupsi. Ukurannya, macam-macam, salah satunya tak taat dalam pelaporan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara.

Mereka yang diberi tanda merah dan kuning tersebut ada yang berlatar belakang bekas menteri, petinggi kepolisian, petinggi BUMN, politikus, bekas petinggi Bank Indonesia, bekas ketua lembaga tinggi negara, hingga pengusaha.

84 nama

Meski ada 13 nama yang diberi tanda warna, usai pertemuan, Jokowi kepada media sempat menyatakan ada delapan nama menteri yang dicoret karena rekam jejaknya. Ketua KPK
Abraham Samad sempat dengan keras menyatakan, nama-nama yang diberi warna merah atau kuning sebaiknya tak dipilih.

Untuk mengganti delapan menteri yang telah dia coret, pada Kamis (23/10), Jokowi menyerahkan lagi 24 nama calon menteri sebagai gantinya. Kali ini nama-nama itu disimpan di amplop putih dengan kop Kementerian Sekretaris Negara. Pengirim surat pun ditulis jelas di belakang amplop, Presiden Joko Widodo. Surat diantar kurir khusus ke KPK.

Di antara 24 nama-nama ini, diduga ada nama-nama besar yang selama ini sudah dikenal masyarakat. Keesokan harinya, pimpinan KPK, minus Adnan Pandu Praja, datang ke Istana untuk menyerahkan hasil rekam jejak 24 nama calon menteri itu. Pimpinan KPK ini datang dengan membawa catatan khusus. Ada empat nama yang diberi catatan.

Tak puas dengan 43 dan 24 nama yang diserahkan, Jokowi kembali menyerahkan 6 nama calon menteri ke KPK pada Sabtu (25/10). Tak berselang lama, Jokowi menyerahkan lagi 4 nama. Terakhir, Jokowi menyerahkan 7 nama untuk ditelusuri rekam jejaknya oleh KPK. Sabtu malam, hasil penelusuran rekam jejak itu diberikan ke Presiden Jokowi. Total ada 84 nama yang diminta Jokowi untuk ditelusuri rekam jejaknya.

Hari Minggu sore, Presiden Jokowi resmi mengumumkan 34 nama sebagai menteri dalam kabinet yang dia namakan Kabinet Kerja. Semua nama yang mendapatkan warna merah, kuning, atau catatan dari KPK, tak ada yang terpilih. Namun, bukan berarti nama-nama yang tak dipilih Jokowi untuk menjadi menterinya diberi warna merah, kuning, atau mendapatkan catatan dari KPK.

Ada banyak nama calon menteri yang tak mendapatkan warna merah, kuning, atau catatan KPK, tetapi tak dipilih Jokowi. Mereka antara lain mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung, mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Rektor Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal (Purn) Budiman, dan politikus PDI-P Eva Kusuma Sundari.

Siapa pun yang dipilih Jokowi, seperti yang dia katakan saat mengumumkan nama menterinya, konsultasi dengan KPK dan PPATK, dilakukan karena dia ingin mendapatkan orang yang tepat dan akurat.

Kini, rakyat menunggu hasil kerja mereka.... (KHAERUDIN)