Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani Bantah Jadi Titipan Megawati

Kompas.com - 26/10/2014, 19:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Seperti dugaan banyak pihak, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani akhirnya dipilih sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Puan mendapat posisi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Puan menampik keterpilihannya itu lantaran dia adalah anak dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kita harus lihat kinerja yang alhamdulillah sudah saya lakukan sebagai orang yang ada di partai politik. Posisi saya bukan hanya keluarga atau anak dari ketum parpol, tapi harus dilihat juga apa yang sudah saya lakukan," ujar Puan kepada wartawan usai acara perkenalan di taman tengah Istana Kepresidenan, Minggu (26/10/2014).

Puan merasa apa yang dilakukannya dalam membesarkan partai sudah cukup besar. Selain itu, dia juga mengaku sudah menjalani proses seleksi melalui penelusuran jejak rekam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Oleh karena itu, mantan Ketua Fraksi PDI-P itu meminta masyarkat untuk memberi kesempatan kepadana dalam terlibat dalam pemerintahan. "Diberikan ruang kepada saya. Jangan karena anak keluarga dan titipan, tapi lihat dulu satu amanah yang insyallah bagaimana saya lakukan sebaik-baiknya," imbuh dia.

Meski berkomitmen menjaga amanah sebaik mungkin, Puan rupanya masih kebingungan akan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Saya belum ada gambaran," ucap Puan saat ditanya fokus kerjanya sebagai menteri nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com