Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Hadiri Pelantikan Jokowi, Prabowo Akan Dianggap Negarawan

Kompas.com - 17/10/2014, 06:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebaiknya memenuhi undangan pelantikan  presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada 20 Oktober mendatang. Ia menilai, kehadiran Prabowo akan membangun citra yang baik dan menunjukkan sikap kenegarawanannya.

"Kalau mau tunjukkan kenegarawanan, Prabowo harusnya hadir. Prabowo justru punya image positif," ujar Arie saat dihubungi pada Kamis (16/10/2014) malam.

Menurut Arie, komitmen Koalisi Merah Putih untuk menjadi oposisi di pemerintahan boleh saja dipertahankan. Namun, elitenya harus menempatkan diri sebagai tokoh negara dengan menghadiri acara-acara kenegaraan.

"Ada wilayah ketika dirinya berperan sebagai oposisi yang kritis terhadap pemerintahan. Itu tidak apa-apa. Akan tetapi, ini kan acara kenegaraan, perlu menempatkan diri sebagai tokoh negara," kata Arie.

Adanya desakan dari pendukung Prabowo agar mantan calon presiden itu tak perlu menghadiri pelantikan Jokowi-JK, menurut Arie, hal itu tak perlu dipenuhi. 

"Tidak perlu katakan tidak datang karena diminta tidak datang oleh pendukung. Jangan dijadikan alasan. Gara-gara anjuran pendukung, jadi tidak datang," ujarnya.

Arie mengatakan, saat ini massa pendukung Jokowi dan Prabowo sudah cair dan bersatu mengawal pemerintahan ke depan. Seharusnya, sikap tersebut ditiru oleh para elite di partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

"Masyarakat sudah cair, jadi pendukung Jokowi dan Prabowo tidak terbelah. Akan tetapi, ini malah elitenya masih terbelah," ujar Arie.

Beberapa hari menjelang pelantikan Jokowi-JK, pimpinan MPR mengundang semua ketua umum partai politik untuk menghadiri pelantikan tanggal 20 Oktober 2014 di Gedung MPR. Kehadiran semua ketua umum partai dinilai akan mencairkan ketegangan politik saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com