Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Indonesia Hebat Buka Pintu untuk PPP

Kompas.com - 15/10/2014, 21:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com – Koalisi Indonesia Hebat membuka peluang bagi Partai Persatuan Pembangunan untuk bergabung dalam koalisi mereka. Salah satu isyarat terbukanya pintu bagi PPP adalah kehadiran pimpinan parpol KIH dalam pembukaan Muktamar VIII PPP di Empire Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/10/2014).

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, sejak awal prinsip yang dibangun KIH yakni koalisi terbuka. PDI Perjuangan, kata dia, telah menjalin hubungan kerja sama dengan PPP sejak partai itu dipimpin oleh Hamzah Haz.

"Sesama partai politik itu terus membangun komunikasi. PDI Perjuangan sudah membangun komunikasi politik dengan PPP sejak kepemimpinan Pak Hamzah Haz," kata Tjahjo.

Meski demikian, ia menegaskan, bahwa PDI Perjuangan tidak memiliki hak untuk mengatur haluan politik PPP. Keputusan apakah partai berlambang Ka’bah itu tetap di Koalisi Merah Putih atau bergabung bersama KIH, sepenuhnya menjadi hak PPP.

Hal senada juga disampaikan Sekjen DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Menurut dia, jika PPP bersedia membantu pemerintah untuk membangun Indonesia, KIH sangat terbuka untuk menerimanya. KIH, kata dia, tak akan memberikan batas waktu kepada PPP untuk menentukan perubahan sikap politiknya itu.

“Kalau keputusan mayoritas PPP memilih KMP ya tidak masalah, sepanjang itu mengutamakan kepentingnan rakyat. Bahwa ada yang lain kami persilahkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah awal kerja sama PPP dengan KIH telah dimulai saat pengajuan paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat beberapa waktu lalu. Saat itu, PPP mengajukan Hasrul Azwar sebagai calon wakil ketua MPR.

“Dengan tangan terbuka kami menerima PPP. Kerja sama itu kami lakukan di MPR, sepanjang PPP bersatu itu mereka bagian dari anak bangsa,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi menegaskan, berubah atau tidaknya haluan politik PPP selama lima tahun ke depan akan diputuskan di dalam forum Muktamar VIII. Menurut dia, pihaknya tak mau mengambil keputusan politik secara sepihak. Mekanisme pengambilan keputusan itu telah diatur di dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai.

Lebih jauh, ia mengatakan, bahwa pembukaan Muktamar ini sedianya akan dihadiri oleh presiden terpilih Joko Widodo. Namun, Jokowi batal hadir karena harus menghadiri kegiatan lain. Emron mengatakan, bahwa suasana kebatinan di tubuh PPP saat ini sudah ingin bergabung ke dalam KIH.

“Untuk kesiapan partai tidak bisa dasar orang per orang. Tetapi lebih pada dasar penghormatan. Dengan muktamar kami bermusyawarah,” kata Emron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Nasional
Hapus 2 DPO Kasus 'Vina Cirebon', Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Hapus 2 DPO Kasus "Vina Cirebon", Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Nasional
Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Nasional
Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Nasional
Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Nasional
Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Nasional
Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Nasional
Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Nasional
PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

Nasional
Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Nasional
Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Nasional
Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai 'Back Up' PDN Kominfo di Batam

Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai "Back Up" PDN Kominfo di Batam

Nasional
Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Nasional
Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com