Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Relawan Jokowi Tak Perlu Arak-arakan

Kompas.com - 13/10/2014, 20:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Sutarman mengimbau kepada relawan Joko Widodo untuk tidak melakukan arak-arakan dalam menyambut pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Hal itu terkait rencana para relawan menggelar acara syukur di Monumen Nasional pada hari pelantikan, 20 Oktober 2014.

"Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, tidak perlu arak-arakan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/10/2014).

Relawan Jokowi-JK berencana menggelar kirab dan mengantarkan Jokowi-JK ke Istana seusai pelantikan presiden di Gedung MPR RI. Sutarman mengatakan, belum ada laporan mengenai rencana kegiatan relawan Jokowi ini dan belum koordinasi tentang acara tersebut.

Polri akan mengerahkan 22.000 personel keamanan untuk menjaga pelantikan tersebut. Pengamanan dibagi ke dalam empat ring, yaitu ring 1 di dalam Gedung MPR/DPR/DPD, ring 2 di halaman Gedung MPR/DPR/DPD, ring 3 di jalan raya sekitar Gedung MPR/DPR/DPD, dan ring 4 di sejumlah sentra perekonomian seperti pusat perbelanjaan.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman memperkirakan acara pelantikan Jokowi akan berjalan lancar dan tanpa gangguan signifikan. "Tidak ada indikasi yang menunjukkan acara pelantikan akan mendapatkan gangguan yang berarti," kata Marciano.

Ia berharap berbagai pihak termasuk media massa membangun atmosfer yang kondusif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com