Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Djamaluddin, PNS Luar Biasa yang Diusulkan Jadi Menteri Jokowi-JK

Kompas.com - 11/10/2014, 15:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ridwan Djamaluddin terkejut karena Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia (AMPI) mengusulkan dirinya sebagai menteri teknologi dan inovasi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia mengaku tak menyangka, bahkan tak pernah membayangkan diusulkan menjadi seorang pembantu presiden.

Ridwan saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam. Pada 2010, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memilihnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan kinerja luar biasa saat masih menjabat sebagai Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan, Wilayah, dan Mitigasi Bencana BPPT.

"Terkejut, enggak tahu siapa yang mengusulkan. Meski begitu, bagi saya, ini sebuah penghargaan karena ada yang melihat saya bekerja. Ini penghargaan juga untuk semua birokrat," kata Ridwan saat dijumpai di Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).

Secara pribadi, Ridwan memimpikan agar Indonesia dapat mengembangkan teknologi inovasi yang membawa nilai tambah pada produktivitas masyarakat. Hal inilah yang menjadi fokus utama seandainya ia dipilih oleh Jokowi-JK sebagai menteri yang membidangi teknologi dan inovasi.

Namun, dengan kondisi politik di parlemen yang tegang seperti saat ini, Ridwan merasa akan lebih baik jika seorang menteri mengedepankan program jangka pendek yang realisasinya dapat cepat terlihat. Sementara itu, program visioner lainnya dijalankan sebagai program jangka panjang.

"Karena perkembangannya demikian, lembaga eksekutif dan legislatif bakal sangat ketat ke depan," ujar Ridwan.

Salah satu program jangka pendek yang ia sebut dapat terealisasi dengan cepat adalah menggunakan teknologi di bidang maritim untuk menekan praktik pencurian ikan (illegal fishing).

Menurut Ridwan, pencurian ikan masih sering terjadi karena pengawasan tidak optimal, sementara masyarakat juga tidak dilibatkan. Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menuturkan, cara menekan pencurian ikan itu dapat dilakukan melalui kapal yang bertugas mengawasi wilayah maritim Indonesia. Ia merasa Indonesia memiliki teknologi yang cukup sehingga setiap kapal pengawas harus melaporkan posisinya dan diteruskan dengan ditampilkan melalui situs kementerian terkait.

"Kita punya teknologinya sejak 11 tahun lalu. Penerapannya saja yang harus ditingkatkan. Libatkan publik dengan cara menayangkannya secara online," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com