Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuntoro, Cerita "Telinga dan Mata" Presiden yang Akan Kembali "Ngampus"

Kompas.com - 10/10/2014, 17:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Keberadaannya memang tidak terlalu menonjol dibandingkan para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, dia bisa dibilang mata dan telinga presiden untuk memantau kinerja para menteri. Dia lah Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Lembaga itu baru dibentuk presiden pada tahun 2010 silam.

Meski terbilang lembaga baru, UKP4 mempunyai kewenangan besar dalam menilai kinerja menteri dan mencari solusi dalam setiap program pemerintahan yang tidak jalan. Kuntoro pula lah yang memberikan rapor kinerja yang menjadi bahan pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Namun, keberadaan UKP4 adalah lembaga ad hoc yang sangat bergantung pada kebutuhan presiden. Sehingga, tak aneh apabila pria ini kemudian enggan berkomentar banyak soal masukan UKP4 atas pembangunan giant sea wall. "Masa UKP4 umurnya tinggal 7 hari lagi, mau manggil-manggil (pemerintah daerah)," kata dia.

UKP4 memang belum bisa dipastikan akan tetap eksis pada periode pemerintaan presiden berikutnya, Joko Widodo. Pada tanggal 20 Oktober, Kuntoro bersama dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II akan menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal itu pula Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono resmi purna tugas.

Setelah tak lagi menjadi pejabat publik, Kuntoro rupanya lebih memilih untuk kembali ke kampus dengan mengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB). "Kalau saya pasti akan kembali ke ITB. Saya akan membina sekolah bisnis dan management ITB. Saya kira itu sudah satu hal, sudah hampir pastilah. Kalau jadi pengangguran Insyallah ke sana," ujar pria yang mengajar mata kuliah "Pengambilan Keputusan dan Strategi Negosiasi" di SBM ITB tersebut.

Selama empat tahun berkutat di UKP4, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 1998 itu mengaku pengalamannya cukup mengesankan. Pasalnya, tidak sembarangan orang bisa memberikan masukan kepada lembaga negara.

"Memberi masukan, memberikan bantuan kepada bapak presiden adalah suatu kehormatan luar biasa, pengabdian yang berharga. Merikan masukan dan bantuan kepada kepala negara, itu bukan sesuatu yang bisa sembarang orang mendapatkan kehormatan itu," ucap dia.

Kuntoro yang sudah cukup kenyang memakan asam garam sebagai pejabat publik itu pun tersenyum saat ditanya masukan terberat apa yang diberikan UKP4 kepada Presiden SBY. Menurut dia, semua masukan yang diberikan UKP4 bukanlah masukan yang ringan. "Saya kira semuanya berat-berat," imbuhnya.

Sementara soal reshuffle, Kuntoro mengaku tak pernah memberikan masukan apa pun. Hal tersebut menjadi wewenang penuh presiden. Untuk pemerintahan ke depan, Kuntoro menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk menentukan masa depan UKP4. Dia enggan memberikan komentar apakah sebaiknya UKP4 perlu dipertahankan lantaran akan terdengar subyektif.

Kuntoro pun lebih senang fokus pada pekerjaannya sendiri. "Sekarang persiapan kami terakhir adalah untuk evaluasi program 100 hari dari kabinet. Data-data akan masuk hari ini dan diserahkan ke presiden," ungkap dia.

Informasi saja, Kuntoro lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 14 Maret 1947. Kala Kabinet Reformasi Pembangunan, Kuntoro dipercaya menduduki kursi Menteri Pertambangan dan Energi. Dia juga pernah menjadi Direktur Utama PLN dan pernah dipercaya menjadi Kepala Badan Pelaksana Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (BRR) Aceh-Nias yang bertugas memulihkan kawasan Aceh dan Nias pascatsunami 26 Desember 2004 silam, pada jabatan ini Kuntoro banyak menuai pujian karena mampu memulihkan Aceh yang porak poranda.

Pria keturunan Jawa dan Tionghoa ini menempuh studi sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1972. Dia lalu melanjutkan studi untuk meraih gelar Master di Stanford University pada tahun 1977 dan gelar doktor dari ITB pada tahun 1982.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com