Meski terbilang lembaga baru, UKP4 mempunyai kewenangan besar dalam menilai kinerja menteri dan mencari solusi dalam setiap program pemerintahan yang tidak jalan. Kuntoro pula lah yang memberikan rapor kinerja yang menjadi bahan pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan tindakan selanjutnya.
Namun, keberadaan UKP4 adalah lembaga ad hoc yang sangat bergantung pada kebutuhan presiden. Sehingga, tak aneh apabila pria ini kemudian enggan berkomentar banyak soal masukan UKP4 atas pembangunan giant sea wall. "Masa UKP4 umurnya tinggal 7 hari lagi, mau manggil-manggil (pemerintah daerah)," kata dia.
UKP4 memang belum bisa dipastikan akan tetap eksis pada periode pemerintaan presiden berikutnya, Joko Widodo. Pada tanggal 20 Oktober, Kuntoro bersama dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II akan menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal itu pula Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono resmi purna tugas.
Setelah tak lagi menjadi pejabat publik, Kuntoro rupanya lebih memilih untuk kembali ke kampus dengan mengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB). "Kalau saya pasti akan kembali ke ITB. Saya akan membina sekolah bisnis dan management ITB. Saya kira itu sudah satu hal, sudah hampir pastilah. Kalau jadi pengangguran Insyallah ke sana," ujar pria yang mengajar mata kuliah "Pengambilan Keputusan dan Strategi Negosiasi" di SBM ITB tersebut.
Selama empat tahun berkutat di UKP4, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 1998 itu mengaku pengalamannya cukup mengesankan. Pasalnya, tidak sembarangan orang bisa memberikan masukan kepada lembaga negara.
"Memberi masukan, memberikan bantuan kepada bapak presiden adalah suatu kehormatan luar biasa, pengabdian yang berharga. Merikan masukan dan bantuan kepada kepala negara, itu bukan sesuatu yang bisa sembarang orang mendapatkan kehormatan itu," ucap dia.
Kuntoro yang sudah cukup kenyang memakan asam garam sebagai pejabat publik itu pun tersenyum saat ditanya masukan terberat apa yang diberikan UKP4 kepada Presiden SBY. Menurut dia, semua masukan yang diberikan UKP4 bukanlah masukan yang ringan. "Saya kira semuanya berat-berat," imbuhnya.
Sementara soal reshuffle, Kuntoro mengaku tak pernah memberikan masukan apa pun. Hal tersebut menjadi wewenang penuh presiden. Untuk pemerintahan ke depan, Kuntoro menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk menentukan masa depan UKP4. Dia enggan memberikan komentar apakah sebaiknya UKP4 perlu dipertahankan lantaran akan terdengar subyektif.
Kuntoro pun lebih senang fokus pada pekerjaannya sendiri. "Sekarang persiapan kami terakhir adalah untuk evaluasi program 100 hari dari kabinet. Data-data akan masuk hari ini dan diserahkan ke presiden," ungkap dia.
Informasi saja, Kuntoro lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 14 Maret 1947. Kala Kabinet Reformasi Pembangunan, Kuntoro dipercaya menduduki kursi Menteri Pertambangan dan Energi. Dia juga pernah menjadi Direktur Utama PLN dan pernah dipercaya menjadi Kepala Badan Pelaksana Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (BRR) Aceh-Nias yang bertugas memulihkan kawasan Aceh dan Nias pascatsunami 26 Desember 2004 silam, pada jabatan ini Kuntoro banyak menuai pujian karena mampu memulihkan Aceh yang porak poranda.
Pria keturunan Jawa dan Tionghoa ini menempuh studi sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1972. Dia lalu melanjutkan studi untuk meraih gelar Master di Stanford University pada tahun 1977 dan gelar doktor dari ITB pada tahun 1982.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.