Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Pimpinan KPK Ini Yakin Fahri Hamzah Punya Semangat Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 09/10/2014, 11:16 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi I Wayan Sudirta meyakini pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019, mempunyai semangat pemberantasan korupsi, termasuk Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Wayan ragu Fahri punya niat untuk membubarkan KPK seperti yang pernah dilontarkan politisi Partai Keadilan Sejahtera itu. (baca: Rapat, Fahri Hamzah Ceramahi Pimpinan KPK)

"Saya tidak yakin dia (Fahri) mau membubarkan KPK karena dia (Fahri) tahu yang dia inginkan sempurnakan KPK. Saya tangkap semangatnya memberantas korupsi sama, Fahri pasti ingin KPK kuat," kata Wayan di Jakarta, Kamis (9/10/2014), seusai mengikuti wawancara Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Hal itu disampaikan Wayan saat ditanya wartawan mengenai pimpinan DPR periode 2014-2019, terutama Fahri, yang pernah melontarkan wacana untuk membubarkan KPK saat masih menjadi anggota DPR 2009-2014.

Wayan menilai, pernyataan ingin membubarkan KPK yang dilontarkan Fahri tersebut hanya bagian dari gaya berpolitik Fahri. Dia pun meminta agar KPK ke depannya tidak dibenturkan dengan DPR, Kepolisian, atau pun Kejaksaan.

"Atau lembaga apa pun karena KPK itu kalau mau kuat harus merangkul semuanya, harus kerjasama, kerjasama, kerjasama," ucap Wayan.

Meski demikian, mantan advokat ini menegaskan bahwa dirinya independen. Wayan mengaku tidak berada di belakang partai mana pun. Dia juga optimistis bisa lolos sebagai wakil ketua KPK pengganti Busyro Muqoddas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com