PDI-P Kembali Gugat UU MD3 karena Situasi Negara Sudah "Extraordinary"

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla mendaftarkan permohonan judicial review (uji materi) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Nomor 17/2014 Pasal 15 ayat 2 ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (3/10/2014).

Junimart mengatakan, pihaknya sangat berharap MK mengeluarkan putusan sela sebelum pemilihan calon pimpinan MPR.

"Dasar permohonan kami adalah berdasarkan hak konstitusional. Hak kami sebagai anggota MPR dihalangi anggota MPR lainnya yang tidak jujur," kata Ketua Departemen Hukum DPP PDI Perjuangan, Junimart Girsang, di Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2014).

Junimart menjelaskan, dalam UU MD3 diatur tata cara pemilihan pimpinan MPR yang dipilih dalam satu paket dan bersifat tetap. Dengan alasan itu, ia merasa hak memilih dan dipilihnya hilang, padahal ditegaskan juga dalam UU yang sama.

"Kami telah ajukan permohonan judicial review ke MK, kami juga minta penggunaan pasal ini ditunda sampai MK memberi putusan pada permohonan kami," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Hukum DPP PDI-P Trimedya Panjaitan mengungkapkan keyakinannya bahwa MK akan mengabulkan permohonan dan memberikan putusan sela untuk menunda waktu pemilihan calon pimpinan MPR.

Sesuai jadwal, MPR akan menggelar rapat konsultasi tata cara pemilihan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan. Trimedya mengungkapkan, dirinya sangat menyadari bahwa permohonan dikeluarkannya putusan sela sulit dikabulkan jika dalam kondisi normal. Meski demikian, dirinya tetap yakin MK akan mengeluarkan putusan sela karena permohonan ini mengandung unsur kegentingan yang memaksa.

"Kami sangat menyadari, tapi kami menganggap ini dalam kondisi extraordinary dan menyangkut kepentingan negara," pungkasnya.