Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Paripurna Diskors, Anggota DPR Sempat Tidur

Kompas.com - 02/10/2014, 03:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Hari pertama masa sidang masa bakti 2014-2019 berlangsung cukup melelahkan. Tak heran, ada anggota DPR yang memilih mengistirahatkan diri mereka ketika sidang paripurna penentuan pimpinan DPR RI diskors.

Pantauan Kompas.com, kegiatan para anggota dewan itu telah dimulai sejak Rabu (1/10/2014). Mereka mengawali kegiatan dengan menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Para anggota itu sebagian besar menginap di hotel yang telah disiapkan Komisi Pemilihan Umum. Mereka berangkat dari hotel menuju Lubang Buaya sekira pukul 06.00 WIB untuk kemudian mengikuti upacara pukul 07.00 WIB.

Setelah upacara selesai, dengan menggunakan bus dan kendaraan pribadi masing-masing, mereka menuju Kompleks Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta Selatan, untuk dilantik secara resmi sebagai anggota DPR baru.

Sebagian besar dari mereka tiba sekira pukul 09.00 WIB, meski waktu pelantikan itu sendiri baru berlangsung pukul 11.00 WIB. Setelah dilantik, para anggota dewan itu kemudian mengikuti rapat yang diselenggarakan masing-masing fraksi mereka.

Rapat tersebut dilakukan untuk menentukan sikap mereka di dalam sidang paripurna kedua yang mengagendakan penentuan pimpinan DPR RI. Adapun sebelum paripurna dimulai, sekira pukul 14.30 WIB, terjadi rapat konsultasi antar pimpinan fraksi di Ruang Komisi IV DPR.

Rapat itu sendiri sempat diskors satu kali pada pukul 17.00 WIB, dan baru kembali dilanjutkan pukul 19.00 WIB. Rapat konsultasi itu baru berakhir pukul 21.00 WIB dengan keputusan menyelenggarakan sidang paripurna kedua.

Selama sidang paripurna kedua berlangsung, sempat terjadi debat sengit antar anggota fraksi. Sebagian dari anggota fraksi yang tergabung di dalam koalisi partai pengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, sempat protes kepada pimpinan sidang sementara Popong Otje Djundjuna untuk menutup rapat konsultasi terlebih dulu.

Protes itu salah satunya datang dari politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Namun, permintaan Adian akhirnya tak digubris oleh Popong. Wanita itu tetap melanjutkan jalannya sidang paripurna dengan dalih jika rapat konsultasi telah ditutup. Ia pun mengklaim, memiliki bukti rekaman penutupan rapat itu.

Sementara itu, selama sidang paripurna berlangsung, setidaknya terjadi tiga kali skorsing. Skors pertama dilakukan lantaran Fraksi PDI Perjuangan dan PKB belum masuk ke dalam ruang sidang. Popong pun memberi waktu selama 30 menit agar kedua fraksi itu dapat segera menghadiri ruang sidang.

Skors kedua, diberikan Popong lantaran aksi protes yang dilontarkan Adian, rupanya berbuntut protes yang dilakukan oleh anggota dewan terhormat lainnya. Pasalnya, Popong enggan mengabulkan permintaan Adian. Di sisi lain, sebagian besar anggota dewan meminta agar sidang dilanjutkan.

Selanjutnya, skors ketiga dilakukan lantaran Popong ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pimpinan fraksi untuk berbicara di dalam forum lobi untuk menentukan paket pimpinan DPR.

Dalam skors ketiga itulah, akhirnya dimanfaatkan oleh para anggota dewan untuk istirahat. Sebagian dari mereka memilih untuk berbincang dengan rekan sejawat. Tawa dan canda terlihat lepas dari wajah mereka. Di sisi lain, tak sedikit pula anggota dewan yang memilih tidur. Mereka terlihat menyandarkan salah satu siku tangan mereka pada pegangan kursi, dan menggunakan telapak tangannya untuk menopang dagu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com