Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Entah Berenang atau Apa Pun Caranya, Saya Ingin Lihat "Pesta" di Laut Maluku

Kompas.com - 29/09/2014, 19:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan, ia mendapatkan laporan terkait pencurian hasil laut di perairan Maluku Utara. Pada pemerintahannya nanti, Jokowi menegaskan tak akan membiarkan hal itu terjadi.

Jokowi menyampaikan hal itu dalam diskusi publik bertajuk "Roadmap Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (29/9/2014). Ia menyebutkan, kerugian akibat pencurian hasil laut itu membuat Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya.

"Bapak dan ibu cek sendiri di laut Ambon sebelah utara. Kalau malam hari sudah kayak pesta. Lampu-lampu bekerlipan dari kapal-kapal besar, mengeruk kekayaan alam kita. Ini sudah terjadi bertahun-tahun," ujar Jokowi.

"Lihat saja, nanti saya blusukan ke sana. Entah mau berenang atau bagaimana caranya. Saya mau lihat sendiri pestanya. Kalau benar-benar ada, detik itu juga harus kita hentikan," lanjut Jokowi.

Menurut Jokowi, aksi pencurian hasil laut ini terjadi karena kesalahan pemerintah yang tak menghentikannya sehingga terkesan membiarkan.

"Ingat ya, itu sumber daya alam kita loh, hasil laut kita. Kalau kita membiarkan itu dicuri, ya dosa besar kita," lanjut Jokowi.

Jokowi sekaligus memperkenalkan program pengadaan drone untuk tiga zona Indonesia. Dengan pengoperasian drone, Jokowi yakin dapat mengantisipasi pencurian hasil laut. Fungsi tersebut merupakan fungsi tambahan selain fungsi pertahanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com