Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malam Ini, Tim Transisi Bahas Kasus Hukum Jokowi-JK di "Obor Rakyat" dan Bus Transjakarta

Kompas.com - 24/09/2014, 21:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Transisi bertemu presiden terpilih Joko Widodo di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014) malam. Pertemuan tersebut membahas berbagai kasus hukum yang melibatkan Jokowi atau Jusuf Kalla sejak sebelum pemilu presiden.

"Terutama kasus-kasus limpahan sengketa pilpres. Misalnya soal kasus di PN Jakarta Pusat yang digugat KPU untuk buka kotak suara. Nah, pihak Jokowi-JK disebut dalam perkara itu," ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto sebelum pertemuan, Rabu malam.

Tidak hanya itu, beberapa kasus hukum bakal turut dibahas. Misalnya, terkait kasus tabloid kampanye hitam Obor Rakyat selama kampanye pilpres yang lalu dan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Jokowi pada Jaksa Agung untuk tidak memeriksa dirinya dalam kasus korupsi pengadaan bus transjakarta.

"Konsultasi malam ini membahas bagaimana langkah hukum selanjutnya terhadap kasus-kasus hukum tersebut," ujar Andi.

Pada dasarnya, kubu Jokowi-Jusuf Kalla ingin agar penegakan hukum di Indonesia tidak pandang bulu. Bahkan, jika hal tersebut membutuhkan kehadiran Jokowi sebagai saksi, Andi memastikan bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla akan hadir dalam pemeriksaan aparat penegak hukum.

Pantauan Kompas.com, pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa deputi Tim Transisi, yakni Andi Widjajanto dan Rini Soemarno. Joko Widodo hadir kemudian. Adapun tim hukum Jokowi-JK turut hadir dalam pertemuan, yakni Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com