Jokowi Belum Tentu Bubarkan Petral

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo belum tentu membubarkan anak perusahaan Pertamina, Petral, dalam rangka pemberantasan mafia minyak dan gas (migas). Jokowi hanya berkomitmen mengefisiensi sistem pembelian minyak.

"Saya belum tahu. Tapi yang jelas ke depannya kita ingin biaya-biaya yang bisa diefisiensi ya diefisiensikan, yang bisa dihemat dilakukan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, pada Rabu (24/9/2014) siang.

Sekadar gambaran, Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura. Petral berfungsi sebagai pelaksana tunggal tender impor minyak ke Indonesia. Banyak pakar mengkritik keberadaan Petral lantaran dianggap memonopoli pengadaan minyak ke Indonesia yang berpengaruh atas harga. Pembekuan Petral kerap disebut-sebut langkah memberantas mafia di sektor migas.

Jokowi mempertimbangkan beberapa opsi mengefisiensi anggaran untuk impor minyak, misalnya, dengan menyerahkan semua hulu dan hilir pengadaan minyak ke Pertamina atau melakukan pembelian minyak secara government to government atau "G to G".

"Tapi ya itu belum tentu juga," ujar Jokowi.

Tim Transisi, kata Jokowi, masih menggodok pilihan apa saja yang bakal dilakukan untuk memberantas mafia migas sekaligus mengefisiensi pengadaan minyak dan gas di Indonesia. Penggodokan itu belum rampung.

Adapun pembekuan Petral pertama kali diungkapkan oleh Deputi Kantor Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto. Hal itu dilakukan terkait dengan komitmen pemerintahan baru untuk memberantas mafia migas.

"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto dalam siaran pers, Senin (22/9/2014).