Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Lebih Percaya Gunakan "Soft Power" untuk Hadapi ISIS

Kompas.com - 23/09/2014, 06:22 WIB

WEST POINT, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, langkah militer tak selalu menjadi solusi dalam penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia. Ia mengungkapkan, lebih percaya pada pendekatan soft power, penyelesaian yang komprehensif yang membutuhkan seperangkat solusi politik dan lainnya. Hal itu juga berlaku dalam menghadapi gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Dalam menghadapi tantangan gerakan Islamic State on Iraq and Syria (ISIS) dan tindakan terorisme di berbagai belahan dunia, saya percaya yang dibutuhkan adalah menerapkan soft power atau smart power," kata Presiden SBY, dalam pidatonya di hadapan seribuan kadet Akademi Militer West Point, Orange Country, Amerika Serikat, Senin (22/9/2014) siang waktu setempat.

SBY mengatakan, terkait ISIS, setelah mengalahkannya secara militer, diperlukan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak melakukan tindakan serupa.

“Ini bukan tugas militer tetapi tugas politisi, diplomat, tokoh agama, dan masyarakat sipil,” jelas SBY.

Untuk mengakhiri perang, kata Presiden, jauh lebih sulit daripada saat memulainya. Menurut dia, di sini peran politik dan diplomasi sangat diperlukan, berdasarkan komitmen yang kuat oleh para pemimpin politik dunia untuk membuat pilihan politik dan diplomatik dalam mengejar kepentingan nasional mereka.

Presiden kemudian mencontohkan penyelesaian konflik bersenjata di Aceh pada masa pemerintahannya. Selain itu, dengan kemauan politik yang kuat, kata dia, Indonesia hanya butuh waktu 2-3 tahun untuk mencapai rekonsiliasi damai dengan Timor-Leste setelah 25 tahun konflik.

Pendekatan lunak melalui diplomasi dan negosiasi juga ditempuh Indonesia dalam menyepakati masalah perbatasan dengan beberapa negara tetangga.

"Kita tahu betul bahwa masalah perbatasan bisa dengan mudah berubah menjadi konflik militer terbuka,” kata Presiden.

Akan tetapi, Presiden menekankan, dalam beberapa situasi cara-cara damai tidak bisa selalu digunakan untuk mengakhiri konflik. Untuk itu, kata dia, militer juga harus selalu siap melakukan tugas mereka dalam membela kepentingan nasional.

“Setelah semua yang telah kita lewati, kita belajar bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain," ujar Presiden.

Pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia, lanjut SBY, menunjukkan bahwa politisi boleh datang dan pergi.

"Tetapi jika hubungan antara militer dan hubungan antara pelaku usaha dan ekonomi kuat, maka para politisi akan berpikir dua kali sebelum menyatakan perang. Karena perang apa pun pada akhirnya akan memengaruhi kehidupan seluruh masyarakat,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com