Pengamat: Jangan Sampai Ada Politik "Dagang Sapi" Pilih Menteri dari Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla jangan sampai menerapkan politik "dagang sapi" dalam pemilihan menteri dari partai politik.

"Jangan sampai ada 'dagang sapi'. Tapi saya percaya Jokowi tidak akan melakukan itu. Kalau pun ada, relatif rendah," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/9/2014), seperti dikutip Antara.

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan, menteri adalah jabatan politik sehingga wajar bila ada kader partai politik yang mengisi posisi tersebut. Dalam memilih menteri, selain ada pertimbangan kompetensi tentu juga ada pertimbangan politik.

Namun, Nanat berharap Jokowi-JK memiliki keseimbangan antara pertimbangan kompetensi dan politik. Wajar bila menteri berasal dari partai politik, tetapi pemilihannya harus mengedepankan pertimbangan kompetensi dan profesionalisme.

"Bicara mengenai posisi menteri tentu tidak lepas dari pertimbangan politik. Yang penting jangan ada politik 'dagang sapi'," tutur mantan rektor UIN Bandung itu.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.

Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain.