Didukung, Langkah Jokowi Sisakan Satu Wakil Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang hanya akan menyisakan posisi wakil menteri di kementerian luar negeri dianggap langkah yang tepat. Langkah itu akan menghemat anggaran negara dan juga memangkas birokrasi.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Margarito Kamis saat dihubungi, Selasa (16/9/2014).

"Itu langkah bagus karena memotong mata rantai birokrasi dan dengan sendirinya pembengkakan anggaran," ujar Margarito.

Menurut dia, apabila Jokowi dan Jusuf Kalla memilih menteri yang ahli di bidangnya, maka posisi wakil menteri tak diperlukan lagi. Jokowi, ucap Margarito, juga perlu mempercayakan kemampuan sumber daya manusia di setiap kementerian.

Dengan pola kerja yang baik, dia mengharapkan kementerian akan bekerja lebih efektif meski tidak ada posisi wakil menteri.

"Kementerian sekarang sebenarnya sudah memiliki knowledge yang baik. Yang terpenting adalah kursi menterinya diisi oleh orang yang punya ketegasan, dan leadership yang bagus," imbuh Margarito.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi-JK tetap mempertahankan 34 kementerian, jumlah yang sama dengan pemerintahan SBY-Boediono. Namun, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga.

Di antara 34 kementerian itu, sebanyak tiga menteri koordinator tetap dipertahankan. Jokowi-JK akan menghapus jabatan wamen, kecuali untuk kementerian luar negeri. Dalam kabinet Indonesia Bersatu II, ada 17 posisi wamen.