Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Pendidikan Luar Sekolah dari Kejati NTT

Kompas.com - 15/09/2014, 20:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Tahun Anggaran 2007-2008 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK mengambil alih kasus tersebut dari Kejaksaan Tinggi NTT, Senin (15/9/2014) siang.

"Di NTT belum ada yang ditangani, penyelidikan dan penyidikannya. Setelah diserahkan akan ditangani KPK," kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Sebelum diserahkan ke KPK, kata Johan, telah dilakukan gelar perkara di KPK dan di NTT. Johan mengatakan, pengalihan penanganan kasus itu merupakan hasil koordinasi dan supervisi dengan Kejati NTT beberapa waktu lalu.

"Ada persoalan teknis penanganan, jadi perkara ini lebih efektif ditangani KPK," ujar Johan.

Johan mengatakan, dana yang dianggarkan untuk PLS tahun anggaran 2007-2008 di NTT sekitar Rp 70 miliar. Dana tersebut merupakan dana yang diberikan pemerintah pada suatu institusi tertentu untuk dimanfaatkan sesuai dengan pedoman pemerintah.

Pada 30 Juni 2014, Kepala Kejati NTT Mangihut Sinaga mendatangi KPK untuk berkoordinasi mengenai penanganan perkara tersebut. Ia menduga, dana yang seharusnyanya digunakan untuk alokasi pendidikan justru mengalir ke pihak yang tidak semestinya. Negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 2,9 miliar. 

Meski ditangani sejak 2008, Kejati NTT belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena kesulitan menemukan alat bukti yang mengarah pada penetapan pihak tertentu sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com