Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Anggap Gaji Menteri Pas-pasan, Jokowi Sebut Kerja di Swasta jika Mau Gaji Besar

Kompas.com - 12/09/2014, 16:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat tidak memvonis para menteri gemar hidup mewah. Menurut SBY, gaji menteri pas-pasan karena tidak ada kenaikan selama 10 tahun.

Namun, bagi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), seseorang sebaiknya tidak usah menjadi menteri jika ingin bergaji besar.

"Kalau mau gaji besar di swasta saja," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Jumat (12/9/2014) siang.

Meski demikian, Jokowi belum mau berkomentar banyak soal gaji menteri. Pasalnya, dia belum dilantik sebagai presiden.

"Nanti setelah dilantik baru mikirin. Menteri saja juga belum (disusun), sudah urusin gaji. Menteri belum kerja, sudah (bicara gaji) naik apa turun," ujar dia.

Jokowi baru akan bicara soal efisiensi anggaran kementerian setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.

Sebelumnya, SBY mengatakan, gaji menteri, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota jauh lebih kecil dari pejabat BUMN atau swasta. Akan tetapi, menurut Presiden, para pejabat ini menerima apa adanya. (Baca: SBY: Gaji Menteri Pas-pasan, Jangan Divonis Suka Hidup Mewah)

"Para menteri sering dikritik, dihujat, itu juga kami terima. Mereka jalankan tugas dengan penghasilan yang diberikan negara. Saya mohon pengertian. Saya harus katakan tidak ada niatan dan budaya untuk mewah dan boros di kabinet saya," ujar Presiden.

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla juga sadar bahwa gaji menteri sudah lama tak naik sehingga nilainya di bawah gaji anggota DPR. Oleh karena itu, tidak heran jika ada menteri yang tergiur untuk korupsi.

JK pun berharap, menteri-menteri di kabinetnya nanti akan menerima gaji yang lebih baik. (Baca: Jusuf Kalla Berencana Naikkan Gaji Menteri pada Pemerintahannya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com