Mendagri Akan Laporkan kepada Presiden soal Penolakan RUU Pilkada

Gamawan mengaku sebelumnya sudah empat kali melapor ke presiden soal RUU Pilkada, baik dalam rapat kabinet paripurna maupun rapat terbatas soal RUU Pilkada.

"Mudah-mudahan saya minggu ini mempersiapkan dan berbicara dengan presiden. Kami memang menunggu, jangan pemerintah cepat memutuskan, tapi mengganggu DPR," ujar Gamawan di Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Presiden SBY belum berkomentar sedikit pun soal kontroversi RUU Pilkada, terutama soal rencana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Gamawan mengaku, Presiden belum mengetahui adanya penolakan kepala daerah atas RUU inisiatif pemerintah itu.

Menurut dia, pembahasan RUU Pilkada yang bermasalah saat ini hanya terkait pasal pilkada langsung atau tidak langsung. Pemerintah saat ini memilih pelaksanaan pemilihan gubernur secara langsung, sementara pemilihan bupati dan wali kota lewat DPRD.

Gamawan menambahkan, pemerintah berpandangan pemilihan bupati dan wali kota cukup dengan pengangkatan oleh DPRD dikarenakan kerap terjadi kerusuhan hingga aksi kekerasan. Kementerian Dalam Negeri mencatat setidaknya sudah ada 75 korban jiwa akibat aksi kerisuhan akibat pemilihan bupati dan wali kota.

Dengan dua opsi itu, pemerintah menyiapkan dua draf RUU dengan persyaratan tambahan.

"Misalnya begini, kalau pemilihan tidak langsung, harus ada uji publik supaya tidak hanya suara partai saja, harus ada penyampaian aspirasi rakyat, dan pemilihannya terbuka," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Selanjutnya, apabila pilkada tetap secara langsung, pemerintah mensyaratkan adanya penghematan biaya kampanye. Pasalnya, Gamawan menilai sebanyak 283 kepala daerah yang terjerat korupsi disebabkan mahalnya ongkos politik pilkada.

"Harus ada larangan untuk kampanye pengerahan massa yang biayanya besar dan cenderung terjadi konflik. Nah, kami sudah buat formula itu. Nanti setelah mendekati tanggal 25, pembahasan sedang berjalan, kami akan sampaikan itu. Tergantung apa pilihan DPR," papar Gamawan.

Sebelumnya, para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.

Ketua Apeksi GS Vicky Lumentut juga mengingatkan, pilkada langsung yang mulai dilaksanakan pada 2005 sejalan dengan semangat desentralisasi. Pilkada langsung merupakan koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung sebelumnya.